Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah

Karawang, Radar Nusantara Sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dengan para pejab...

Karawang, Radar Nusantara

Sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dengan para pejabat Pembuat Akte Tanah, Notaris serta pihak-pihak lain dalam pengelolaan BPHTB dan PBB di Kabupaten Karawang.  Pemerintah Kabupaten Karawang dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan, menggelar acara sosialisasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karawang, Kegiatan yang langsung di Buka oleh Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara,MH  Di RM. Alam Sari, Jln. Interchang Karawang Barat  baru-baru ini.

Dalam sambutannya Bupati karawang mengatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa wewenang pengelolaan komponen pajak yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat akan diserahkan kepada pemerintah daerah mulai tahun 2011. termasuk diantaranya adalah wewenang pengelolaan BPHTB yang akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten. Pengalihan wewenang pengelolaan BPHTB kepada Pemerintah Daerah merupakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. oleh karena itu, potensi yang tersimpan dalam BPHTB harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. ucapnya

Lebih lanjut Bupati mengatakan selain itu, Pengelolaan Pertanahan dipandang sangat pelik dan kompleks, namun dengan sekuat daya Pemerintah Kabupaten menyiapkan segenap kemampuannya untuk mengelola PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB menjadi Pajak Daerah, mengingat sumber pendapatan Kabupaten Karawang masih bertumpu pada Dana Perimbangan dan tidak dipungkiri dengan dikelolanya PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB akan memberikan potensi pendapatan yang cukup signifikan. imbuhnya

Bupati juga memberikan informasi bahwa diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009, kontribusi Pendapatan Daerah terhadap APBD Kabupaten Karawang baru mencapai 11,80 %, namun dengan diberikan kepercayaan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB, kontribusi PAD dapat mencapai 18 %. oleh karena itu, kami merasa optimis bahwa kontribusi PAD bisa melebihi 30 % dari APBD Kabupaten Karawang. Keoptimisan dan prediksi kami menurut Bupati, pada tahun ke depan ratio APBD antara penerimaan PAD dengan dana perimbangan dapat tercapai kisaran 30 persen dibanding 70 persen. hal ini sudah tercermin dari penerimaan BPHTB  tahun anggaran 2011, sampai dengan bulan ini sudah mencapai 98 milyar 597 juta 809 ribu rupiah, belum lagi potensi penerimaan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang sangat luar biasa, mengingat wajib pajak PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang mencapai 665 ribu wajib pajak, sedangkan penerimaan bagi hasil PBB perdesaan dan perkotaan tahun anggaran 2011 sebesar 125 milyar 268 juta 362 ribu 762 rupiah.

Bupati pada kesempatan tersebut berharap melalui kegiatan ini, peran serta seluruh pihak masih sangat diharapkan, terutama dukungan serta dorongan dari pemerintah pusat, karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan dalam melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pungkasnya.
Kepala Dirjen  Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Marwanto Harjowiyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh MohamadAmin mengatakan bahwa beliau sangat menyambut baik atas diselenggarakannya sosialisasi Di Kabupaten Karawang ini. Beliau mengatakan bahwa pada waktu yang lalu tepatnya tanggal 15 september 2009, telah lahir UU nomor 28 tahun 2009, UU ini menggantikan UU pajak Daerah dan Retribusi daerah yang lama, yaitu UU 18 tahun 1997, yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 34 tahun 2000, menurutnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara UU yang lama dengan yang baru, antara lain dibatasinya jenis pajak daerah yang dapat di pungut oleh daerah, ditinbgkatkan pengawasan atas pungutan pajak daerah, serta dipertegasnya pengelolaan pendapatan dari pajak daerah.

Sebagai konpensasinya kepada daerah di berikan kewenangan yang lebih besar dibidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum, perluasan objek pajak, dan pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. Ucapnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Karawang, Para Kepala OPD, Para Camat, para Notaris. (Limbong)

COMMENTS

BLOGGER
Nama

Bandung,7,Banten,2,Banyuwangi,1,Bekasi,2,Belitung Timur,6,Berita Aceh Tengah,6,Berita Bandung,4,Berita bangkalan,55,Berita Banten,50,Berita Banyuasin,48,Berita Banyuwangi,125,Berita Batam,148,Berita Bekasi,552,Berita Belitung,49,Berita Belitung Timur,272,Berita Bener Meriah,69,Berita Bengkalis,85,Berita Bengkulu,20,Berita Bintan,114,Berita BNN,46,Berita Bogor,315,Berita Bolmong,103,Berita Brebes,24,Berita Ciamis,18,Berita Cianjur,77,Berita Cilacap,129,Berita Cileungsi,15,Berita Cirebon,95,Berita Dairi,249,Berita Deli Serdang,95,Berita Depok,119,Berita Dumai,47,Berita Empat Lawang,90,Berita Garut,189,Berita Gorontalo,26,Berita Gowa,16,Berita Indramayu,61,Berita Jakarta,905,Berita Jambi,178,Berita Jayapura,15,Berita Kab.Bengkayang,60,Berita kalimantan Tengah,41,Berita Kalimantan Timur,10,Berita Kapuas Hulu,882,Berita Karawang,146,Berita Karimun,84,Berita Karo,22,Berita Kep. Selayar,311,Berita Kerinci,30,Berita Kotamobagu,17,Berita Kuala Tungkal,26,Berita Kubu Raya,30,berita kuningan,16,Berita Kutai Timur,1,Berita Lahat,162,Berita Lampung timur,13,Berita Lampung Utara,20,berita lebak,119,Berita Lubuk Linggau,17,Berita Lubuk Pakam,57,Berita Majalengka,89,berita Makasar,8,Berita Malang,82,berita manado,14,Berita Manggar,24,Berita Medan,84,Berita Mempawah,5,Berita Menado,6,berita mesuji,194,Berita Mojokerto,94,Berita Muara Enim,214,Berita Muaro Jambi,6,Berita Musi Banyuasin,28,berita natuna,56,Berita Nias Selatan,183,Berita Nias Utara,37,Berita NTT,2,Berita Ogan Ilir,13,Berita Oku,31,Berita Oku Selatan,78,Berita Oku Timur,56,Berita Padang Lawas Utara,32,Berita Padang Sidimpuan,19,Berita Pagaralam,72,Berita Pakpak Bharat,88,Berita Palangkaraya,31,Berita Palas,28,Berita Palembang,26,Berita Pali,37,Berita Palu,57,Berita Pamekasan,301,Berita Pandeglang,160,Berita Papua Barat,7,Berita Parepare,14,Berita Parigi,32,Berita Parigi Moutong,14,berita parungpanjang,3,Berita Pasuruan,41,Berita Pati,3,Berita Pekalongan,3,Berita Pekanbaru,26,Berita Pelalawan,2,Berita Perbaungan,6,Berita Ponorogo,47,Berita Pontianak,51,Berita Prabumulih,88,berita purwakarta,79,berita purworejo,1,Berita Rangkas Bitung,1,Berita Rokan Hulu,27,Berita Rote Ndao,13,Berita Sabang,28,berita sabang aceh,129,Berita Samosir,5,berita sampang,132,berita Sampit,106,Berita Sarolangun,49,Berita Sawahlunto,7,berita selayar,28,Berita Semarang,22,Berita Serang,181,Berita Serdang Bedagai,16,Berita Sergai,79,Berita Seruyan,46,Berita Siantar,144,Berita Sibolga,54,Berita Siborong-borong,4,Berita Sidoarjo,23,Berita Sidrap,65,Berita Sigi,61,Berita Simalungun,121,Berita Sintang,92,Berita solo,5,Berita Solok selatan,71,berita soppeng,5,Berita Sorong,16,Berita Subang,77,Berita Sukabumi,18,Berita Sulawesi Barat,3,Berita Sulawesi selatan,14,Berita Sulawesi Tengah,52,Berita Sulawesi Tenggara,15,Berita Sulawesi Utara,130,berita sumatera Utara,15,Berita Sumedang,85,Berita Surabaya,56,Berita Tangerang,211,Berita Tanjung Jabung Barat,643,Berita Tanjung Pinang,48,berita Tapanuli tengah,22,Berita Tapanuli Utara,23,Berita Tasikmalaya,58,Berita Tebing Tinggi,162,Berita Tegal,2,Berita Tembilahan,120,Berita Tolitoli,52,Berita Wajo,51,Berita Yahukimo,7,Berita Yogyakarta,2,Bogor,2,Brebes,1,Cirebon,4,Dairi,11,Deli Serdang,2,Depok,2,Dumai,11,Duri,1,Editorial,24,Hikmah,27,Jakarta,63,Karawang,4,Kutai Timur,2,Malang,3,mesuji,9,Minut,2,Mojokerto,5,Pakpak Bharat,8,Palangkaraya,2,Palembang,2,Pamekasan,8,Pasuruan,2,Politik,59,Radar Daerah,461,Radar Ekonomi,43,Radar Hukum,294,Radar Korupsi,237,Radar Nasional,55,Radar Parlement,60,Radar Pendidikan,241,Radar Politik,204,Radar Terkini,309,Radar TNI,113,Sabang,9,Sampit,1,Sarolangun,1,Serang,3,Sidoarjo,2,Sukabumi,2,Sulawesi Utara,4,Tangerang,2,Tanjung Jabung Barat,8,Tapanuli tengah,1,
ltr
item
RADAR NUSANTARA: Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah
Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah
http://3.bp.blogspot.com/-flAK85PgrpU/Ts64yIk6p_I/AAAAAAAABlY/y1SHzINs71E/s400/Sosialisasi+Pengalihan+PBB-P2+dan+BPHTB+menjadi+Pajak+Daerah.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-flAK85PgrpU/Ts64yIk6p_I/AAAAAAAABlY/y1SHzINs71E/s72-c/Sosialisasi+Pengalihan+PBB-P2+dan+BPHTB+menjadi+Pajak+Daerah.jpg
RADAR NUSANTARA
http://www.radarnusantara.com/2011/11/sosialisasi-pengalihan-pbb-p2-dan-bphtb.html
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/2011/11/sosialisasi-pengalihan-pbb-p2-dan-bphtb.html
true
8214148888513647090
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy