Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Jumat, 25 November 2011

Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah

Karawang, Radar Nusantara

Sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dengan para pejabat Pembuat Akte Tanah, Notaris serta pihak-pihak lain dalam pengelolaan BPHTB dan PBB di Kabupaten Karawang.  Pemerintah Kabupaten Karawang dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan, menggelar acara sosialisasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karawang, Kegiatan yang langsung di Buka oleh Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara,MH  Di RM. Alam Sari, Jln. Interchang Karawang Barat  baru-baru ini.

Dalam sambutannya Bupati karawang mengatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa wewenang pengelolaan komponen pajak yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat akan diserahkan kepada pemerintah daerah mulai tahun 2011. termasuk diantaranya adalah wewenang pengelolaan BPHTB yang akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten. Pengalihan wewenang pengelolaan BPHTB kepada Pemerintah Daerah merupakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. oleh karena itu, potensi yang tersimpan dalam BPHTB harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. ucapnya

Lebih lanjut Bupati mengatakan selain itu, Pengelolaan Pertanahan dipandang sangat pelik dan kompleks, namun dengan sekuat daya Pemerintah Kabupaten menyiapkan segenap kemampuannya untuk mengelola PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB menjadi Pajak Daerah, mengingat sumber pendapatan Kabupaten Karawang masih bertumpu pada Dana Perimbangan dan tidak dipungkiri dengan dikelolanya PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB akan memberikan potensi pendapatan yang cukup signifikan. imbuhnya

Bupati juga memberikan informasi bahwa diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009, kontribusi Pendapatan Daerah terhadap APBD Kabupaten Karawang baru mencapai 11,80 %, namun dengan diberikan kepercayaan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB, kontribusi PAD dapat mencapai 18 %. oleh karena itu, kami merasa optimis bahwa kontribusi PAD bisa melebihi 30 % dari APBD Kabupaten Karawang. Keoptimisan dan prediksi kami menurut Bupati, pada tahun ke depan ratio APBD antara penerimaan PAD dengan dana perimbangan dapat tercapai kisaran 30 persen dibanding 70 persen. hal ini sudah tercermin dari penerimaan BPHTB  tahun anggaran 2011, sampai dengan bulan ini sudah mencapai 98 milyar 597 juta 809 ribu rupiah, belum lagi potensi penerimaan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang sangat luar biasa, mengingat wajib pajak PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang mencapai 665 ribu wajib pajak, sedangkan penerimaan bagi hasil PBB perdesaan dan perkotaan tahun anggaran 2011 sebesar 125 milyar 268 juta 362 ribu 762 rupiah.

Bupati pada kesempatan tersebut berharap melalui kegiatan ini, peran serta seluruh pihak masih sangat diharapkan, terutama dukungan serta dorongan dari pemerintah pusat, karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan dalam melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pungkasnya.
Kepala Dirjen  Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Marwanto Harjowiyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh MohamadAmin mengatakan bahwa beliau sangat menyambut baik atas diselenggarakannya sosialisasi Di Kabupaten Karawang ini. Beliau mengatakan bahwa pada waktu yang lalu tepatnya tanggal 15 september 2009, telah lahir UU nomor 28 tahun 2009, UU ini menggantikan UU pajak Daerah dan Retribusi daerah yang lama, yaitu UU 18 tahun 1997, yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 34 tahun 2000, menurutnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara UU yang lama dengan yang baru, antara lain dibatasinya jenis pajak daerah yang dapat di pungut oleh daerah, ditinbgkatkan pengawasan atas pungutan pajak daerah, serta dipertegasnya pengelolaan pendapatan dari pajak daerah.

Sebagai konpensasinya kepada daerah di berikan kewenangan yang lebih besar dibidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum, perluasan objek pajak, dan pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. Ucapnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Karawang, Para Kepala OPD, Para Camat, para Notaris. (Limbong)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.