Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Jumat, 16 Desember 2011

Mampukah KPK yang Baru Tangkap Bupati Simalungun

Simalungun, Radar Nusantara

Sudah 2 (dua) tahun menjabat sebagai bupati simalungun Dr. JR. Saragih. SH.MM namun belum adanya perubahan yang menuju kemajuan taraf hidup masyarakat simalungun. Hal ini terlihat dari banyaknya penyimpangan yang terjadi di pemerintahan kabupaten simalungun, kembali mengingat sejarah paskah pelaksanaan pemilu dalam orasi kampanyenya JR. Saragih sebagai calon bupati dengan nomor urut 4 selalu mengucapkan perubahan yang lebih baik untuk simalungun. Namun sampai saat ini perubahan hanya omong kosong dan bualan kampanye saja malah yang terjadi hanya perubahan kedudukan di setiap kepala dinas, kepala bagian, SKPD, dll.

Kegagalan Dr. JR. Saragih. SH. MM juga terihat dari dugaan korupsi dalam mengelola dana APBD maupun APBN yang masuk ke KAS daerah. Adanya campur tangan kroni-kroni yang merupakan kepercayaan bupati untuk pemotongan setiap proyek sebesar 20% (dua puluh persen) serta banyaknya proyek siluman yang tidak menggunakan plang, dan dugaan penyelewengan dana pengadaan Fenger print yang menelan dana sampai milliaran rupiah namun belum berfungsi secara optimal dan di pasang disetiap kantor SKPD hanya sebagai pajangan belaka. Dugaan korupsi juga sangat senter dilakukan bupati simalungun dalam pembangunan bandara di raya yang tidak berfungsi dan sudah tidak terawat karena sudah di tumbuhi rumput ilalang.

Drs. Antoni Simanjuntak  penasehat LSM GERPAN-RI berharap supaya bupati simalungun menepati janjinya untuk merealisasikan pemekaran kabupaten simalungun menjadi dua kabupaten, dilihat dari letak geografis  dan jumlah kecamatan serta jumlah penduduk kabupaten simalungun layak dibagi menjadi 3 kabupaten bahkan menjadi 4 kabupaten, “ Waktu kampanye sesuai dengan visi dan misi apabila terpilih menjadi bupati simalungun pemekaran itu adalah tugas utama saya kan dulu JR. Saragih menyampaikan orasi tersebut jadi tolong lah jangan Cuma omong saja tapi tidak adanya pelaksanaan, saat ini masyarakat sangat berharap pemekaran tersebut dan berharap bupati Dr. JR. Saaragih jangan melakukan pembohongan publik yang telah memilih dia menjadibuapti simalungun, kita harus sadar untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik kedepan pemekaran tersebut harus segera direalisasikan” jelas Drs. Antoni Simanjuntak kepada RN, dan beliau juga menegaskan kelayakan kabupaten simalungun dimekarkan lebih idealnya menjadi 3 kabupaten dengan kabupaten yang pertama beribukota di Perdagangan, kabupaten yang kedua beribukota di Tanah Jawa dan kabupaten yang ketiga di Raya. Ketertinggalan kabupaten simalungun terlihat dari pembangunan yang tidak ada kesinambungan dan tidak sejahteranya masyarakat simalungun, “ Lihat contoh kabupaten yang sudah dimekarkan seperti Tobasa, Asahan, Sergei, dll mereka sudah lebih maju dan pembangunan sangat terlihat jelas lebih baik simalugun sudah jauh dan jauh tertinggal bahkan bisa dikatakan terpuruk karena takut untuk merealisasikan pemekaran”  tambah Antoni Simanjuntak sekalian menutup pembicaraan.

Di waktu dan tempat yang terpisah  AD. Silalahi sebagai ketua umum Asosiasi Wartawan Siantar Simalungun (AWASS) juga memberikan pendapat Bupati simalungun harus berani dan tegas untuk merealisasikan pemekaran kabupaten karena sesuai dengan visi dan misi kampanyenya pemekaran sebagai tugas prioritasnya.” Pemekaran bukan semata-mata merugikan malah akan menguntungkan diseluruh sektor pembanguna, dengan 31 kecamatan yang ada dan jumlah penduduk 490.249 jiwa serta luas secara geografis simalungun 286.910km2 sudah layak mekar, bupati simalungun harus mengutamakan kepentingan rakyat jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan kepercayaanya, buktikanlah kepada rakyat bahwa rakyat tidak salah pilih, coba kita lihat masyarakat yang di ujng padang sangat kelelahan dalam mengurus sesuatu karena kantor bupati sangat jauh mereka sangat merasakan rugi tenaga, rugi materi dan rugi waktu.” tegas AD. Silalahi.

Dr. JR. Saragih SH. MM disinyalir arogan dan semena-mena dalam menggunakan KAS daerah karena pernah terjdinya kekosongan KAS daerah simalungun ang mengakibatkan banyaknya proyek yang kalang katung, dan dugaan pemotongan dana yang dilakukan Silverius Bangun dalam pengadaan buku perpustakaan untuk SD. 9M dan untuk SMP 5M yang berasal dari dana DAK bantuan Mennteri Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010 di duga buku yang di bagikan keberbagai sekolah tersebut tidak sesuai dengan mutu fisik yang asli dikeluarkan oleh penerbit sebagai rekanan pengadaan buku yang di bagikan. Dimana kertas yang digunakan terlihat adanya perbedaan baik kertas sampul maupun kertas untuk isi buku, ketika RN konfirmasi lewat telephon selular (HP) mengenai hal tersebut namun Silverius Bangun tidak memberikan penjelasan yang lebih tentang dugaan tersebut dan mengarahkan supaya langsung ke Kadis Pendidikan,

Albert Sinaga sebagai Kepala Dinas Pendidika (Kadis)  kabupaten simalungun menerangkan bahwa buku tersebut sudah dibagikan kesekolah dan sudah di investigasi dan di periksa oleh pihak BPKP dan sudah mensahkan pengadaan buku perpustakaan tersebut dengan acc tanpa adanya penyimpangan yang dilakukan pemerintah simalungun namun sampai berita ini di terbitkan RN masih berupaya menghubungi pihak BPKP untuk mendapat informasi yang berimbang namun belum,  Albert juga menjelaskan bahwa uang tunjangan guru PNSD non sertifikasi sebesar 22M dan tunjangan guru honorer sebesar 1.2M sudah di gucurkan dan dibagikan kepada para guru yang layak mendapatkanya yang dinilai dari jam mengajar dan kehadiran, tetapi masih gelombang pertama bulan sembilan kemaren hal ini di akibatkan karena adanya keterlambatan dana turun dari pusat, namun informasi yang RN dapat dari berbagai sumber yang berprofesi sebagai guru PNS menerangkan belum pernah mendapat dan mencicipi uang tambahan tunjangan tersebut.

Herdin Silalahi. ST salah seorang aktifis dan pemerhati pemerintahan siantar simalungun mendukung setiap program yang dilakukan oleh bupati simalungun dalam memajukan kabupaten tersebut khususnya pembangunan bandara yang ada di raya hal ini menunjukkan perubahan untuk daerah ibukota kabupaten walaupun tidak optimal dan sangat disayangkan pembangunan bandara tersebut sangat kalang katung saat ini bandara tidak terawat dan menjadi tambatan kerbau masyarakat setempat. (Syamp)

3 komentar:

  1. Dr.dr.T.purba,SpBO24 Januari 2012 21.17

    Jangan cuma bisa ngomong dan asal kritik. Tidak ada pemekaran, jgn pecah belah kampungku..tak ngerti apa2 nya kalian

    BalasHapus
  2. Fery ihwal saragih1 Maret 2012 11.53

    Pemekaran untuk kemajuan bukan tuk perpecahan,., kami warga perdagangan sangat btuh pemekaran,.,. Smua dmi kemajuan saya harap JR saragih menepati janjinya dulu,.,.

    BalasHapus
  3. Kalw kta mrs bgsa INDONESIA yg ber PANCASILA n ber UUD'45...junjung azas keklwrgaan.musyawarah tuk cpai mufakat.. Jng hnya pndai ngoceh,adu argumentasi..trahir adu jotos.. Itu nama nya NGACO..anda2 tau ngaco ngak?????

    BalasHapus

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.