Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Rabu, 04 Januari 2012

Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru Diduga Sarat Penyimpangan


Sumedang, Radar Nusantara

    Keseriusan Pemerintah, baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan pembangunan sarana pendidikan yang lebih representatif di Negerti ini, sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi. Secara khusus, hal tersebut dapat dilihat dari besaran anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), bagi sekolah yang  dikelola pihak Swasta.

    Untuk tahun anggaran, 2011 misalnya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sedikitnya 19 MTS/SMP Swasta, mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk pembanguan 2 RKB dengan anggaran sebesar Rp 190.000.000,- per sekolah. Hal yang sama, untuk tingkat SMK, sedikitnya 35 SMK Swasta yang mendapat dana bantuan tersebut, dengan anggaran masing-masing sekolah sebesar Rp 170.000.000,- untuk pembangunan 2 RKB.
Yang menarik, khusus untuk SMK Ma’arif 2 Sumedang, selain mendapat kucuran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari 78 SMK se Indonesia, sekolah yang satu ini juga mendapat kucuran dana, untuk Program Pengembangan SMK Di Pondok Pesantren Berbasis Komunitas, dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan SMK, sebesar Rp 975.000.000,- yang dialokasikan untuk pembangunan 6 RKB dan 4 Laboratorium.

Namun sangat disayangkan, berdasarkan pantauan Radar Nusantara beberapa pekan terahir, baik pembangunan RKB tingkat MTS/SMP maupun SMK, di Kabupaten Sumedang, khususnya, ditengarai sangat-sangat rawan penimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara yang sangat besar. Pasalnya,  pengerjaan pembangunan di sejumlah sekolah tersebut secara keseluruhan, baik  perencanaan, penyususnan RAB maupun pembuatan Gambar dikerjakan secara swakelola. Bahkan untuk SMK Ma’arif 2 Sumedang, sampai berita ini diturunkan proses pembangunannya belum rampung.

Parahnya lagi, berdasarakan penelusuran dan informasi yang berhasil dihimpun Radar Nusantara baru-baru ini, ditemukan berbagai kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan.  Misalnya saja, SMK Farmasi YPIB Kecamatan Tanjungsari dan SMK Ardisela Kecamatan Conggeang, Sumedang. Entah siapa yang membidani, kedua sekolah tersebut bisa  mendapatakan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi, meski dipastikan, kedua sekolah tersebut sesungguhnya tidak memiliki lahan. Padahal, sesuai juklak dan juknis, sekolah yang mendapat bantuan hibah Provinsi Jawa Barat tersebut adalah Sekolah yang memiliki lahan yang dibuktikan dengan Sertifikat.

Anehnya, Dinas Pendidikan Sumedang, sepertinya tidak bisa berbuat banyak, bahkan terkesan cuek. Padahal, berhasil tidaknya sejumlah sekolah tersebut mendapatkan bantuan dimaksud, sesungguhnya ditentukan lewat proses Verivikasi awal Disdik Sumedang. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikmen pada Dinas Pendidikan Sumedang, Mamat SPd, menjawab Radar Nusantara baru-baru ini mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena secara keseluruhan pekerjaan dimasing-masing sekolah dikerjakan secara swakelola. “Kita tidak bisa berbuat banyak, karena pembangunan di masing-masing sekolah dikerjakan secara swakelola. Apalagi, saya sendiri masih baru menduduki jabatan ini,” ujar Mamat. 

Beredar issu, ketidak berdayaan Disdik Sumedang tersebut, konon diakibatkan adanya dugaan patgulipat antara pihak sekolah dengan oknum Disdik Sumedang, sejak Verivikasi awal dilaksanakan. Bahkan patgulipat dimaksud disebut-sebut sudah dikemas sejak dana bantuan tersebut di anggarkan di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak bermaksud menuduh, namanya saja Issu yang belum tentu kebenarannya. Hanya saja, patut diwaspadai munculnya perampokan keuangan Negara gaya baru. Elok, untuk yang satu ini, hanya rumput yang bergoyang yang bisa menjawab. (Aidin Sinaga)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.