Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Jumat, 06 Januari 2012

Tuntut Tunjangan Khusus Daerah Terpencil, Guru Perbatasan Datangi Bupati


Kapuas Hulu, Radar Nusantara

Sebanyak 30 orang Guru dari wilayah perbatasan yang terdiri dari Kecamatan Embaloh Hulu,Kecamatan  Batang Lupar,Kecamatan  Badau, Kecamatan Empanag dan Kecamatan Puring Kencana, melakukan audensi ke Kantor Bupati Kapuas Hulu, sekitar pukul 10.09 wib, Rabu (4/01) Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Ir.H. Muhamad Nasir, Sekrertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu Jumran, S.Pd  dan Kabag Humas Setda Kapuas Hulu Jantau, S.Sos, Kabag Umum Setda Kapuas Hulu Bung Tomo dan sejumlah staf ahli di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Maksud kedatangan 30 orang Guru tersebut ingin menyampaikan tuntutanya kepada Bupati Kapuas Hulu, adapun tututan para Guru tersebut yaitu, agar Pemerintah Daerah membayar Tunjangan Khusus Daerah Terpencil yang ada di Daerah Perbatasan selama 12 bulan pada Tahun 2011 lalu, kemudian mereka meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu, dan Kepala Bidang Ketenaga kerjaan pada Dinas Pendidikan Kapuas Hulu mundur dari jabatannya, sebab sejumlah Guru tersebut menganggap  pihak Dinas Pendidikan melakukan pilih kasih kepada sejumlah Guru yang mendapatkan Tunjangan Khusus Daerah terpencil. Selain itu mereka juga mempertanyakan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan. Usai melaksanakan Audens mereka menerikan tuntutanya di Teras Kantor Bupati Kapuas Hulu.
     Sejumlah tuntutan tersebut disampaikan oleh empat orang juru bicara yang juga berprofesi sebagai Guru, keempat orang tersebut yaitu Rupinus Buu dari Kecamatan Batang Lupar, Mateius Watu Kecamatan Badau, Benediktus Bura Kecamatan Embaloh Hulu, dan Simon Mayok dari Kecamatan Empanang.
Kepada Wartawan Rupinus Buu yang mewakili dari ke-30 Guru yang beraudensi mengatakan bahwa di wilayah perbatasan masih banyak Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Khusus Daerah Terpencil, menurutnya kurang lebih 100 lebih guru yang belum mendapat Tujangan, sementara dalam penetapan Tunjangan Khsusus Daerah Terpencil ada Guru yang seharusnya yang mendapatkan haknya malah tidak mendapatkannya, ironisnya dalam satu sekolah ada yang mendapatkan tujangan dan ada juga yang tidak mendapatkan Tujangan padahal wilayah perbatasan kata Rupinus tergolong dalam kategori daerah terpencil.
“Untuk itu Kami menuntut agar Tunjangan Khusus Daerah Terpencil selama 12 bulan selama Tahun 2011 harus segera dibayarkan kepada Kami, yang sudah puluhan Tahun mengabdi di Kapuas Hulu ini,dimana Perhatian Pemerintah kepada Kami, sementara pihak Dinas Pendidikan melakukan kebijakan tanpa sepengetahuan Kami, Jadi Kami minta segera dibayarkan kepada Kami selama 12 bulan Tahun 2011,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu, Jumran, S.Pd menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi kelemahan yaitu tentang validasi data yang akan diusulkan sebab saat ini dalam pengajuan Tunjangan Khsusus Daerah Terpencil menggunakan system online tidak seperti dulu lagi yang menggunakan manual, Tidak hanya itu saat ini harus terdaftar dan menggunakan NUPTK apabila ada kesalahan sedikit maka nama yang bersangkutan tidak akan muncul dalam komputerisasi.
Untuk itu kedepan yang harus dilengkapi dan sangat penting yaitu data yag valid, apabila ada yang masih kurag lengkap Kami siap memberitahukan, selain itu Jumran berharap keluhan tersebut tidak hanya diperjuangkan oleh Dinas Pendidikan Kapuas Hulu tetapi perlu kerja sama seluruh Guru, agar para Guru yang belum mendapatkan dalam Tunjangan Khsusu Daerah Terpencil dapat diajukan kepada Direktorat  Pendidikan sebab program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.
Sementara itu Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH mengatakan bahwa dirinya menyambut baik dengan kedatangan sejumlah Guru dalam memperjuangkan kesejahteraannya. “ Tentunya Saya menyambut baik maksud dan tujuan para Guru tersebut, sebab mereka berjuang untuk kesejahteraannya, namun apabila mereka menuntut agar Saya mengambil keputusan untuk membayar mereka selama 12 bulan, itukan harus berbagai pertimbangan sebab dana Tunjangan Khusus Daerah Terpencil berasal dari Pemerintah Pusat bukan berasal dari Daerah,”jelasnya.
Tidak hanya itu, selaku Bupati Kapuas Hulu Nasir, meminta sejumlah Guru yang ada di daerah perbatasan untuk bersabar, sebab keluhan tersebut sudah menjadi catatan dirinya selaku Kepala Daerah, hanya saja kata Nasir dalam memperjuangkan tujangan tersebut harus ada perwakilan guru yang ikut serta menyuarakan ke Pemerintah Pusat. “Saya rasa dalam masalah dan persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu nanti sangat penting ada yang mewakili ikut serta dengan Kami untuk memperjuangkannya ke Pemerintah Pusat, dan ini tetap Kita upayakan dalam memperjuangkan kesejahteraan Guru yang berada di daerah terpencil, khususnya yang berada di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (Santo)

4 komentar:

  1. Begitu enaknya jd guru,, dapat tunjangan sertifikasi, Tunjangan Khusus, Tunjangan Terpencil, bagaimana dengan PNS yang lain,,

    BalasHapus
  2. ANDA HANYA MENUNTUT HAK,,
    TETAPI SUDAH KAH ANDA MEMENUHI KEWAJIBAN
    SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TTG TUGAS ANDA
    TERUTAMA JAM MENGAJAR ANDA,,,,
    MASIH BYK MURID ANDA YG BELM BISA BACA, KARENA ANDA SEBAGAI GURU TIDAK BERKOMPETEN,,,,

    BalasHapus
  3. Seharusnya pemberian tunjangan daerah terpencil menyeluruh di kabupaten kapuas hulu, walau bagaimanapun kapuas hulu adalah kabupaten perbatasan  sangat jauh dari ibu kota provinsi

    BalasHapus

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.