Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Kamis, 09 Februari 2012

Terkait Kasus Korupsi, Sumedang Hanya Menunggu Keajaiban


Sumedang, Radar Nusantara

Gonjang-ganjing penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, beberapa bulan terahir semakin menimbulkan hirukpikuk perbincangan sengit diberbagai kalangan. Tidak ayal, akibat cencarnya aparat hukum mulai tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Polres dan Polda Jabar maupun Mabes Polri, membidik berbagi indikasi korupsi di Sumedang, mengakibatkan sejumlah pejabat teras di Kota Tahu ini sedang panas dingin alias ketar ketir. Bahkan, banyak pihak berpendapat, bahwa “Sumedang hanya menunggu keajaiban”.

Boleh jadi memang, soalnya, kasus dugaan korupsi yang sedang dibidik aparat hukum saat ini dilingkungan Pemkab Sumedang tergolong kasus korupsi kelas kakap. Misalnya saja; yang sedang diproses Kejaksaan Negeri Sumedang,  terkait dengan pengadaan lahan Mega Proyek Bendung Jatigede, yang diperkirakan merugikan keuangan Negara miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Hanya saja, sampai berita ini diturunkan, belum diketahui siapa saja calon tersangkanya.

Akan halnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sepertinya, tidak mau ketinggalan, saat ini sedang membidik dugaan korupsi PPK-IPM tahun anggaran 2007-2009 yang diperkirakan merugikan keuangan Negara sekitar  Rp 18 Miliar. Anehnya, sampai berita ini diturunkan pihak Kejati Jabar pun belum menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka. Sempat beredar kabar, untuk kasus PPK-IPM dimaksud, Kejati Jabar dituding telah “masuk angin”. Atas tudingan miring tersebut, Iwan Catur, selaku Kasi Penyidikan Kejati Jabar terkesan tidak berkenan berkomentar panjang lebar. “ Lihat saja nanti hasil kerja saya,” ujar Iwan Catur berulangkali menjawab Radar Nusantara baru-baru ini diruang kerjanya.  

Tidak hanya itu, Kejaksaan Tinggi saat ini  sedang mengungkap kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan Alat Kedokteran (Alked) pada Rumah Sakit Umum (RSU) Sumedang, tahun anggaran 2010, yang diperkirakan merugikan keuangan Negara sekitar Rp 2,4 miliar. Untuk kasus yang satu ini, Kejati Jawa Barat telah menahan dua orang PNS masing-masing berinisial ATH dan S yang ketika itu hanya sebagai  panitia lelang.

Selain Polres Sumedang dan  Polda Jabar, belakangan diketahui, Bareskrim Polri pun  saat ini sedang membidik indikasi korupsi terkait dengan Relokasi dan Pembangunan Pasar Hewan Terpadu Kabupaten Sumedang, yang tahun anggaran 2010 lalu mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat, sesuai SK Gubernur Jawa Barat No.978/Kep-Disnakan/2010, tertanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp 3,5 miliar, plus APBD Sumedang, tahun 2010,  sebesar Rp 500.000.000,00.
Mengingat gencarnya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut, sejumlah pihak kepada Radar Nusantara mengatakan, agar aparat hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian benar-benar serius untuk mengungkap berbagai kasus korupsi di Sumedang. “Hanya sekedar berharap, kasus korupsi yang sedang dibidik aparat hukum saat ini supaya benar-benar serius dan jangan tebang pilih. Kalau benar Negeri ini Negara Hukum, tegakkanlah hukum yang se-adil adilnya,”  ujar sumber Radar Nusantara yang meminta identitasnya dirahasiakan, seraya menambahkan, bahwa Sumedang sudah waktunya. Elok, tidak perlu dikomentari, sebab hanya rumput yang bergoyang yang tahu. (Aidin Sinaga/Sardion L)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.