Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Jumat, 20 April 2012

Terkait Pengadaan Alkes RP 10,5 M Di RS Haji Surabaya Diminta Polda Jatim Bertindak Responsif



Surabaya, Radar Nusantara

Pengadaan Alkes RS. Haji Surabaya Tahun Anggaran 2011 Senilai Rp 10,5 miliar yang didanai APBD Propinsi berbuntut panjang salah satu peserta lelang PT Dian Citra Harapan menggugat Panitia lelang Ke Pengadilan Tatausaha Negara dengan Nomor Perkara Nomor 18.G/2012/PTUN pada akhir Februari Lalu, keseriusan dari PT Dian Citra Harapan atas Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat komitmen tentang penetapan PT Ensavel Megatrading.Tbk dengan harga penawaran RP 10.177.750.000,- sesuai surat sanggahan perusahaan ini dianggap panitia melanggar Perpres 54 Tahun 2010 dimana seharusnya perusahaan ini keluar menjadi pemenang sebab barang lebih baik asli dari Eropa (Philip Belanda) serta harga lebih murah dengan Harga Rp 9.689.900.000,- .

Menanggapi masalah pengadaan barang dan jasa Permerintah ketika ditanya komentarnya Amat Senang Simanjuntak dari LSM Pengawasan Kinerja Aparat Dan Rekanan (PAKAR) Perwakilan Jatim mengatakan seharusnya Satpidkor Polda Jatim maupun Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jatim responsif tentang informasi seperti ini untuk melidik jika ditenmukan unsur pidana korupsi dalam pengadaan Alkes seperti ini dimanapun di wilayah hukum Jatim untuk menghindari kemungkinan kerugian negara dari masalah seperti di RS Haji surabaya tersebut.

Menurut Amat mencermati Masalah pengadaan Alkes memang sangat menarik sebab hampir 99 % barang Alkes masih diimpor di Indonesia adalah distribusi barang impor tersebut dipegang oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Maupun Distributor Tunggal anehnya ATPM atau Distributor Tunggsal tersebut tidak ikut dalam tender Pengadaan barang dan jasa Pemerintah perusahaan ini hanya sekedar memberi surat dukungan dan kesediaan spareparts dan jaminan purna jual, sehingga Peserta Lelang diwajibkan mendapat surat dukungan tersebut, diduga dalam masalah inilah peran kunci dari ATPM atau Distributor Tunggal untuk menyetel perusahaan mana yang diberi dukungan sesuasi permintaan Panitia Lelang di dalam RKS maka menurutnya instansi penegak hukum harus mampu menelusuri ATPM ini dalam menetapkan harga jual dan memberikan surat dukungan , ungkapnya.

Dikatakan Amat, Pemain-pemain tender tersebut hanyalah wayang yang seharusnya bermain sejak dimulainya penetapan Spesifikasi Teknus barang yang dibutuhkan pengguna sudah mulai ada unsur kolisi sebab dalam penetapan spek tersebut produk jenis tertentu sudah ditetapkaan dalam RKS oleh Pejabat pembuat Komitmen tentu ada dugaan KPA yaang juga turut bermain dan pada saat tender Perusahaan yang tidak mau aturan Distributor dan PPK tentu tidak akan diberi dukungan yang sesuai dengan aturan RKS Kalaupun diberi dukungan ke perusaan yang tidak mau diatur tersebut harganya sangat mepet dengan Harga Patokan sementara (HPS) Tentu perusahaan ini akan mundur sendiri, jelasnya.

Amat Senang sengat mengharapkan Instansi Penegak Tindak Pidana Korupsi masuk melidik pengadaan Alkes di RS Haji Surabaya ini menurutnya semua orang beranggspan produk dari China harganya biasanya jauh lebih murah dari harga barang original dari eropa bahkan harga sepertiga dari eropa dan kenyataan Di RS haji haarganya harga melebihi dari harga eropa tentu disini ada pintu masuk dari instansi penegak hukum jika ditemukan alat bukti tentang ketidak wajaran harga tersebut tentu dapat ditingkatkan menjadi penyidikan dengan menetapkan tersangkanya, jelasnya.

Hal yang menarik lagi untuk dilidik menurut Amat Senang Simanjuntak ada hal yang duduga gratifikasi dalam pengadaan Alkes sebab yang ditetapkan dalam kontrak adalah rekening rekanan yang menang tender tentu jika ada pengaturan - pengaturan harga tentu pemenang tender tersebut akan menarik uang dari rekeningnya secara cash dengan jumlah yang besar tentu penyidik dapat menganalisa transaksi tunai yang besar tersebut dan kuat dugaan hal ini adalah gratifikasi kepada orang yang terkait dengan tender tersebut, justru disinilah ditumtut kepropesionalan seorang penyidik mampukah dengan penarikan tunai secara besar- besaran oleh pemenang tender menghubungkan hukum sebab akibat adanya peristiwa tender tersebut, jika penyidik tidak mampu dalam hal ini dikatakan amat akan menegakkan hukum secara jalanan dengan mengarahkan massa secara besar-besaran untuk itu minta maaf kepada warga masyarakat surabaya jika sampai membuat kemacetan jika terjadi unjuk rasa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini. tuturnya.

Imron Wahyudi PPK pengadaan ini ketika ditanya tentang harga barang yang ditawarkan Siemens produk china Lisensi Jerman haganya lebih tinggi dari eropa, dia mengatakan barang yang ditawarkan oleh PT Dian Citra Harapan dalam kebisingan lehih bising dari Produk China Lisensi Jerman tersebut, dan dalam hal Fhoto Produk Philip yang ditawarksan tersebut harus 4 kali bergerak dan siemen produk China tersebut sekali jalan langsung 4 kali fhoto jika dihitung dari harga Produk philip seperti itu diperkirakan ada kerugian sebesar Rp 400 juta jika Philip yang dimenangkan dan masih banyak lagi keunggulan lain dari produk China lisensi jerman tersebut, jelasnya.

Sementara dari Panitra Pengganti Achmad Suaidi, SH Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya mengatakan benar PT Dian Citra Harapan telah mendaftarkan gugatan terhadap Surat Keputusan Penetapan Pemenang tender Alkes RS Haji Surabayaa kepada Panitia Lelang Pengadaan barang dan Jasa RS Haji surabaya, dengan Nomor Perkara Nomor 18.G/2012/PTUN dan saat persiapan sidang sampai sudah 4 kali perkara ini sudah ditarik pengguat pada tanggal 4 April 2012 yang lalu belum sampai ke pemeriksaan perkara jelas wakil panitra PTUN surabaya tersebut. (Aseng/Tampu).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.