Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Rabu, 17 Oktober 2012

Kasus Korupsi PPK IPM Kab. Sumedang Ada Indikasi Dipetieskan ?

Sumedang, Radar Nusantara
 
Gonjang-ganjing proses hukum dugaan korupsi PPK IPM Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tahun anggaran 2007 – 2008 sekitar Rp 40 miliar sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Padahal, kasus kakap tersebut awalnya ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan saat ini bermuara di Kejaksaan Negeri Sumedang. Akibat lambannya penanganan kasus tersebut sejumlah pihak menuding kasus tersebut dipetieskan ?.

    Tudingan miring sejumlah pihak tersebut sepertinya bukan tanpa alasan dan bukan sekedar mengada-ada. Bayangkan saja, kasus PPK IPM yang diperkirakan merugikan keuangan Negara miliaran rupiah  tersebut sudah diproses pihak Kejaksaan sekitar kurang lebih satu tahun. Namun entah apa dalihnya sampai berita ini diturunkan belum diketahui tersangkanya. Muncul pertanyaan, ada apa dibalik kasus yang melibatkan sejumlah pejabat teras Sumedang tersebut ?.
Anehnya, berdasarkan pantauan dan informasi yang berhasil dihimpun Radar Nusantara beberapa pekan terakhir menyebutkan, pihak Kejaksaan Negeri Sumedang hanya fokus dalam pemeriksaan anggaran menyangkut honor tim supervisi saja, sementara menyangkut kegiatan Daya Beli, Pendidikan dan Kesehatan disebut-sebut akan diproses lebih lanjut. Padahal, empat kegiatan dalam PPK IPM tersebut seyogianya merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sejumlah pihak kepada Radar Nusantara mengemukakan, pola pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Sumedang atas kasus tersebut merupakan bagian dari skenario mempersempit masalah untuk sekedar mencari yang pantas ditumbalkan  alias tebang pilih. “ Kasus kakap, masa prioritas pemeriksaannya hanya menyangkut honor tim Supervisi ?. Ada apa ini ?. Honor Tim Supervisi itu hanya merupakan bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan PPK IPM,” ujar sumber Radar Nusantara yang enggan disebut identitasnya dilingkungan Setda Sumedang baru-baru ini.

Lebih jauh sumber tersebut mengatakan, kalaulah fokus pemeriksaannya menyangkut honor tim supervisi, lantas pertanyaannya, sampai kapan penetapan tersangkanya. Seharusnya dalam kondisi seperti sekarang ini, apalagi menjelang Pemilu Kada, kasus PPK IPM Sumedang termasuk kasus-kasus lainnya segera terselesaikan agar tidak menjadi komoditas politik. Kalau itu yang terjadi, kasus-kasus korupsi Sumedang akan  menjadi ATM berjalan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, imbuhnya.

Sekedar untuk diketahui, tahun lalu, Mabes Polri maupun Kejagung terkesan adu cepat menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sumedang. Namun faktanya, Kejagung sepertinya jauh kalah cepat. Sesungguhnya, kasus PPK IPM jauh sebelumnya sudah ditangani pihak Kejagung  dibandingkan kasus Pembangunan Pasar Hewan Terpadu, Haurngombong  yang ditangani Mabes Polri. Lagi-lagi fakta, atas kasus tersebut baru-baru ini Mabes Polri telah menetapkan sejumlah Pejabat teras Sumedang menjadi tersangka. Elok, rumput yang bergoyang  yang bisa menjelaskan. (Naga).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.