Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Jumat, 30 November 2012

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna


Penandatangan hasil paripuna oleh ketua DPRD
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi Tentang Ranperda Pembentukan Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat. Desa Jermalik Dan Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan.

Ranai Natuna, Radar Nusantara

Dengan mengucapkan bismillhiromanirohim, Ketua DPRD Natuna Hadi Candra S.Sos membuka RANPERDA pembentukan Desa Selaut, Desa Jermalik dan Desa Pangkalan di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kab Natuna, Kamis (29/11). Hadir dalam Ranperda tersebut Bupati Natuna Ilyas Sabli, anggota DPRD Natuna serta seluruh SKPD dan FKPD. Juga toko masyarakat, utusan masyarakat desa terkait dan wartawan hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Dalam rapat penyampaian hasil akhir pendapat fraksi fraksi DPRD Natuna terhadap Ranperda pembentukan Desa Jermalik dan Pangkalan, Kec Serasan dan Desa Selaut Kec Bunguran Barat, semua  Fraksi memberikan pandangan yang mendukung terhadap pemekaran wilayah desa.

Fraksi Golkar Plus dalam pendapat akhir terhadap Pemekaran Desa menyampaikan bahwa pemekaran wilayah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan kwalitas penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan masyarakat. Dengan meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap efektifitas dan efesiensi pelayanan publik serta kondisi geografis yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan, sehingga pemekaran sangat diperlukan demi terciptanya kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat. untuk mencapai peningkatan, perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Sesuai dengan surat edaran Menteri dalam Negeri, maka pada prinsipnya Fraksi Golkar Plus Kab Natuna Mendukung keinginan masyarakat terhadap pemekaran Desa. Namun bagi masyarakat yang mengajukan proposal pembentukan Desa, yang belum dapat direalisasikan diharap bersabar karena masih dalam proses pembentukan yang memerlukan pengkajian mendalam. Ada 38 Desa dan 1 kelurahan yang masuk dalam proposal pembentukan desa, namun hanya 3 Desa yang telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan perjuangannya dengan penyusunan Ranperda pembentukan desa tersebut. Tetapi bagi yang belum dapat di ranperdakan akan diakomodir dalam kurun waktu 2 Tahun. Fraksi Golkar berharap  pelayanan publik dapat dimaksimalkan  serta dana yang akan teralokasi ke Desa dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan juga harus memperhatikan tapal batas wilayah sehingga tidak menjadi polemik dikemudian hari.

Fraksi pelopor patriot pembaharuan karya bangsa (P3KB) juga menerimah dan menyetujui Ranperda pembentukan Desa Selaut, Pangkalan dan Jermalik. Dengan mengacu dari UU No 32 Tahun 2004 Tentang Desa yang menujuh kemandirian Desa, maka pemekaran sangat signifikan untuk dilaksankan demi terciptanya kesejahteraan Masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kab Natuna yakni Sejahterah, merata dan seimbang. Dalam hal ini Fraksi P3KB menilai bahwa sangat besar keuntungan yang akan diproleh dengan pemekaran Desa tersebut.

Fraksi PAN Plus dalam pendapat akhirnya juga Menerimah dan menyetujui Ranperda pembentukan Desa. Pada hakekatnya Fraksi PAN PLUS tidak jauh berbeda dengan pandangan Fraksi Fraksi yang lain. Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No 140/418/PMD tertanggal 13 Jan 2012 tentang Moratorium pemekaran Desa dan Kelurahan, Fraksi PAN PLUS mengharafkan tercipta pelayanan publik yang lebih baik dari yang telah lalu, demi terciptanya kemakmuran seluruh masyarakat Natuna.

Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (DNR) dalam pendapat akhirnya juga menerimah dan menyetujui Ranperda Pembentukan dan Pemekaran Desa Selaut, Desa Jermalik dan Desa Pankalan, menjadi Peraturan Daerah Kab Natuna. Fraksi DNR meninjau dari perkembangan penduduk, luas wilayah, sosial budaya dan peningkatan beban tugas serta volume kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bahwa pembentukan Desa sangat dimungkinkan untuk di bentuk dan dimekarkan.

Berdasarkan hasil Rapat kerja DPRD Natuna dengan Sekretaris Daerah, TAPD, dan instansi terkait pada tanggal 28 Nopember 2012 telah disepakati tahun anggaran 2013 akan disahkan sebanyak 20 Desa. Dan selebihnya tahun anggaran 2014. Hadi Candra S.Sos dalam sambutan Penutupnya mengatakan supaya pemerintah, Pemkab Natuna untuk segera menunjuk pejabat Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya untuk mempercepat proses pelantikan Kepala Desa yang definitif.  Semoga dengan dimekarnya Desa Selaut, Desa Jermalik dan Desa Pangkalan dapat membawa dampak positif bagi semua lapisan masyarakat. (Jimmy)


penyampaian pendapatan akhir fraksi PAN Plus

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.