Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Sabtu, 10 November 2012

RUTR di Kabupaten Garut tidak Berfungsi

Mlenik M, Kepala BLHK
Garut, Radar Nusantara

Salah satu penyebab terjadinya rawan pangan di Kabupaten Garut adalah berkurangnya lahan pertanian,  menurut Kuswendi Kepala Badan Ketahanan Pangan bahwa di Garut saat ini marak pembangunan perumahan yang merupakan alih fungsi dari lahan pertanian sementara ini siapa yang  bertanggungjawab terhadap hal tersebut, sisi lain ada beberapa intansi yang harus mampu mengkaji permasalahan tersebut dari mulai Bappeda sampai BLHK sebagai titik ukur rekomendasi kearah perijinan .

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Mlenik  M, mengatakan, bahwa setiap pembangunan ada suatu tim dari berbagai intansi terkait untuk mengkaji masalah alih pungsi  yang saat ini merebak dari lahan pertanian ke perumahan serta lahan pertanian menjadi tempat wisata yang mana tidak bias sembarangan, selain itu kita harus memperhatikan unsure tata ruang. Mengenai permasalahan Alih fungsi Lahan dari Pertanian ke Perumahan, pihak pertanian harus benar benar mengkaji agar alih pungsi tidak salah sasaran, lain halnya pihak Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut (BLHK) sendiri hanya sekedar memberikan rekomendasi setelah selesai pengkajian dari berbagai pihak, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak perijinan, jika pengusaha tidak sesuai dengan prosedur serta bertindak sewenangwenang dalam pelaksanaan alih pungsi maka kewajiban pemerintah daerah untuk member teguran dan jika teguran sudah dilayangkan beberapa kali lalu tidak  di tanggapi maka Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) berhak untuk mengeksekusi jika pengusaha tidak mematuhinya.

Ketika dipertanyakan sebagai dasar hukumnya tentang menyikapi kawasan darajat Kecamatan Pasirwangi yang nota bene kawasan daerah untuk konserpasi pertambangan dan pertanian mlenik mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi sehingga munculnya beberapa tempat wisata dan jika tempat wisata tidak mendapat rekomendasi berarti tidak memiliki ijin dan pihak satpol pp harus menindaknya ”Sampai saat ini tentang beralih pungsinya lahan konserpasi pertambangan menjadi tempat wisata seperti di darajat  kami belum pernah memberikan rekomendasi”jelasnya. (HSs)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.