Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Rabu, 14 November 2012

Saksi Ahli Dinas Kehutanan dan Saksi PT. AA tidak dapat Menunjukan Peta Tata Batas Defenitif

Sahari TJ dengan Keluarga bersama Kuasa Pendamping
sesaat sebelum sidang dimulai
PT. AA Ngaku-ngaku, Sahari TJ Diadili Diatas Objek Yang Tidak Berkekuatan Hukum

Siak, Radar Nusantara

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa Sahari TJ sedang mengalami proses  hukum di pengadilan Negeri Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dengan modal ngaku-ngaku PT. AA bisa semaunya menangkap dan menyeret Masyarakat kemeja hijau, puluhan bahkan ratusan masyarakat  telah menjadi korbannya di Propinsi Riau, dengan dasar telah merambah hutan PT. Arara Abadi, sebagaimana pengakuan para saksi yang merupakan karyawan PT. AA (sebagai Humas dan Security) An. Elam Sihotang, Marsudi bin Suryadi dan Afrizal Melka.

Dua kali sidang untuk saksi tgl, 30/10 dan tgl, 06/11 -2012, pada saat ditanyakan kepada saksi PT. AA oleh Kuasa Pendamping Sahari, saudara dapat memastikan bahwa areal yang dikerjakan oleh Sahari TJ berdasarkan apa ?…….berdasarkan keterangan karyawan lapangan ungkap coordinator security, selain itu saudara tau bahwa yang dikerjakan oleh Sahari TJ masuk dalam areal PT. AA berdasarkan apa ?.......berdasarkan SK 743, Saudara tahu  bahwa didalam SK 743 ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksana oleh PT. AA yaitu membuat Tata Batas, adakah diberikan kepada saudara Peta Tata Batas Defeniftersebut oleh Perusahaan PT. AA sebagai acuan dalam melakukan pengawasan diareal tersebut ?...... tidak ada, lantas saudara punya dasar apa melakukan penangkapan terhadap anggota pak sahari dan menuduh pak Sahari telah mengerjakan Hutan Areal PT. AA…saksi tak bisa menjawab.

Dalam sidang saksi tersebut juga dihadirkan Saksi Ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Siak An. Ahmady Zuhanafiah Nasution, dalam keterangannya juga mengakui bahwa kawasn yang dikerjakan oleh Sahari TJ merupakan kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HUtan Kayu-Hutan Tanaman Industrik (IUPHHK-HTI) PT.Arara Abadi distrik rasau kuning Desa Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak, namun ketika ditanya mana bukti pelaksanaan tata batas yang disahkan oleh Departemen Kehutanan pada kawasan Sk. Menhut No. 743/Kpts-II/1996 ?.......tidak dapat menunjukan sama dengan saksi dari PT. AA juga tidak dapat menunjukan bukti pelaksanaan tata batas tersebut sebagaimana telah diatur mekanisme dan tata cara pelaksanaannya oleh Menhut.

Dalam hal ini sangatlah tidak berdasar PT. Arara Abadi melakukan penangkapan dan mengklaem, lahan-lahan yang ada baik didalam maupun diluar SK 743 karna disana banyak yang harus dilaksannya sebagai kewajiban yang memegang izin sebagaimana telah diatur dalam SK tersebut, yangmana harus dilakukan INCLAV bilamana didalamnya terdapat perkampungan, perladangan, pekuburan, dan atau telah digarap oleh pihak ketiga haruslah dikeluarkan dari HPHTInya dengan melakukan Penataan Batas agar  Mempunyai kekuatan hukum tetap, aryinya jika penataan batas belum dilakukan maka tidak berkekuatan hukum tegas Lamarius Simanjuntah Koordinator Kuasa pendamping Sahari .

T. Edo Zagoto, SH yang mendampingi Lamarius, bahwa dengan modal PT. AA ngaku-ngaku setiap kawasan yang dikerjakan oleh masyarakat contohnya pak Sahari TJ yang punya dasar Alas hak yaitu surat tanah bisa ditanggakap dan diadili, dikemanakan hukum di Indonesia ini jika hukum itu tak berlaku bagi pengusaha, artinya dengan tidak di indahkannya aturan-aturan yang ada oleh PT. AA tentu sangat beresiko besar kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum, sekarang Sahari TJ diadili diatas dasar laporan yang tidak berkekuatan hukum hanya dengan modal ngaku-ngaku tanpa pembuktian tata batas sebagai acuan sebagaimana telah diatur oleh menteri.

Kepada media ini, Tim pendamping Sahari TJ dalam hal ini mengajak semua pihak, untuk memantau dan melihat perkembangan proses hukum yang berjalan atas Sahari TJ, terutama bagi masyarakat yang berada disekitar HPHTI PT. Arara Abadi, diakhir putusan nantinya kita akan sama-sama melihat hukum itu memihak kepada siapa, semoga Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat berhati Arif dan Bijak serta cermat dalam membuat Tuntutan dan Putusan dalam perkara ini ungkap Satiaro zega. (Tim)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.