Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Kamis, 27 Desember 2012

Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, Radar Nusantara

Peraturan pertanggung jawaban BPK tentang kasus tindak pidana korupsi menjadi pertanyaan masyarakat Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebab laporan pemeriksaan BPK terlihat tidak menjadikan acuan untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggung jawaban atas anggaran. Seperti halnya pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran tahun 2011 di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Dimana Deputi Pelaporan LSM Laskar Keadilan, S Tambunan, menemukan data penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran tahun 2011 yang amburadul dalam pembukuan atau manajemen penyusunannya. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan jumlah anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terlihat berubah-ubah jumlahnya di data APBD, P-APBD, sampai dengan Data Realisasi, bahkan diLaporan Keuangan Daerah.

Begitu juga tentang data penggunaan dan pertanggung dana-dana lainnya, seperti Dana Hibah, Dana Bos dan Dana Penyesuaian yang jelas-jelas membingungkan. Sehingga dana tersebut selalu meninggalkan SILPA. Namun saat diklarifikasi dan dikonfirmasi pada Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Drs Pardamean Siregar, jawabannya bahwa hal itu sudah sesuai prosedur, ucapnya.

Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan tersebut di bantah Deputi Pelaporan LSM Laskar Keadilan “S Tambunan”, Sabtu 22/12/2012, saat dikonfirmasi Radar Nusantara. S Tambunan menjelaskan bahwa semua permasalahan tentang manajemen Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran tahun 2011 memang amburadul, sebutnya.

Tetapi sikap percaya diri Kepala Dinas Pendidikan memang diacungi jempol, dan tanpa disadari korban kambing hitam atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bakal akan bertambah lagi.

Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi mahir dan menguasai tentang Hukum Tata Negara yang sifatnya bisa mendudukkan atau mengorbankan seseorang atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
Kalau begini perilaku atau sikap semua Kepala Dinas, ya siapa lagi nanti kedepannya yang mau menjadi bawahan, seperti Kepala Bidang, Kepala Seksi bahkan Kepala Sekolah. Sebab tidak mungkin seseorang akan mau menanggung resiko perbuatan atau kesalahan yang disinyalir merupakan mafia korupsi terorganisir, ungkap Tambunan. (Sahat)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.