Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Rabu, 30 Januari 2013

Aliansi BMI - HK Cabut UUPPTKILN Gelar Aksi Piket di Depan Gedung KJRI

Aliansi BMI - HK Cabut UUPPTKILN Gelar Aksi Piket di Depan Gedung KJRI
Hong Kong, Radar Nusantara

Ditengah rasa gembira dan kecewa mendengar berita KTKLN (KartuTenagaKerjaLuarNegeri) bisa dibuat di Hong Kong. "Gembira, karena ini adalah satu kemenangan dari perjuangan keras BMI yang selama ini mendesak Pemerintah untuk mempermudah syarat pembuatan KTKLN dan gratis, serta bisa dibuat di Negara penempatan. Kedua, dengan dibuatnya KTKLN di Hong Kong berarti akan mengurangi beban BMI yang kesulitan membuat KTKLN di Indonesia sekalipun mereka tahu KTKLN ini tidak berguna". Demikian yang disampaikan Ganika Diristiani, dalam orasinya di depan Gedung KJRI Hong Kong, pada aksi piket yang di gelar pada hari Minggu, 20 Januari 2013.

Selama ini KTKLN sempat membuat resah BMI (BuruhMigran Indonesia), apalagi banyak cerita BMI digagalkan terbang oleh pihak imigrasi Indonesia, bahkan oleh maskapai penerbangan yang  nota bene tidak punya hak untuk melakukan pencegahan terbang hanya karena kartu KTKLN ini. Karena ketakutan mereka tidak bisa kembali keluar Negeri, maka banyak BMI tetap nekad membuat KTKLN meski harus membayar mahal, masih harus bolak-balik ke Kota dengan biaya transportasi yang mahal, belum lagi banyak juga BMI yang menjadi korban calo-calo di Bandara atau bahkan di Kantor BNP2TKI sendiri.

Adapun tuntutan Aliansi Cabut kepada Pemerintah Indonesia dalam aksi piket tersebut : Hapus KTKLN sekarang juga, karena tidak memberikan perlindungan apapun bagi BMI dan bukan menjadi kebutuhan BMI, jika KTKLN diwajibkan maka KJRI harus membuka konter dengan syarat mudah dan gratis, service-service harus gratis bukan bisnis, perbaiki pelayanan KJRI di Hong Kong dan Macau, Cabut UUPPTKILN No.39/2004.

Akhir Desember 2012, pelayanan pembuatan KTKLN di limpahkan kepada salah satu Organisasi Buruh Migran yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemerintah. Pelimpahan ini sama artinya KJRI sebagai perwakilan Pemerintah RI telah lepas tanggung jawabnya untuk melayani, melindungi BMI yang merupakan bagian dari Warga Indonesia. (Yohana)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.