Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Selasa, 15 Januari 2013

Masyarakat Minta Kapolda Banten Evaluasi Kinerja Kepala Kantor Bersama Samsat Cikande


   Kendaraan milik Dispenda Provinsi Banten, N. Purwansyah
Serang, Radar Nusantara

Belum sampai 100 hari bertugas di Polda Banten, Brigjen Pol. Edy Sumantri, sebagai Kapolda Banten sudah mendapat permintaan dari masyarakat Banten mengenai kinerja Kepala Kantor bersama SAMSAT yang berada di Cikande, pasalnya kantor yang melayani pelayanan umum tersebut belum bisa melayani masyarakat Banten secara prima.

Tepat nya pada tanggal 29 Desember 2012 kantor bersama Samsat melakukan cuti bersama sehingga masyarakat yang ingin mengambil STNK, BPKB, maupun Plat Nomor yang baru tidak bisa mengambilnya, padahal surat keputusan bersama 3 Menteri yaitu, MENPANRB, Menteri Tenaga Kerja, serta Menteri Agama yang tertera dalam Surat Keputusan, No.2 Tahun 2002, No.kep.28/MEN/1/2012, serta No.SKB/01/M.PAN.RB/01/2012, cuti bersama di tetapkan pada tanggal 31-12-2012.

Menurut salah satu warga yang namanya enggan di sebutkan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil BPKB sepeda motor yang telah di janjikan oleh petugas pada tanggal 29 Desember 2012 tapi apa nyatanya tidak bisa mengambil dan beliau pun meminta kepada Kapolda Banten untuk mengevaluasi kinerja Kepala Samsat Cikande, ketika para wartawan yang ingin mengkonfirmasi Kepala Samsat Cikande beliau tidak ada di tempat pada tanggal 2 Januari 2013.

Dari pantauan Radar Nusantara pada tanggal 2 Januari 2013 di Samsat Cikande pun banyak yang melakukan pungli di antaranya saat pelayanan cek fisik dan cek mesin, petugas yang mengecek meminta dengan tegas pungutan sebesar Rp. 10.000/kendaraan, dan ditemukan juga kendaraan milik DISPENDA PROV.BANTEN yang di pegang oleh N.PURWANSYAH diganti dengan plat warna hitam ( A 666 ), dengan alasan mobil habis masuk bengkel, tentunya ini pelanggaran yang signifikan yang telah melanggar Undang - Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 280 No.22 Tahun 2009 No.68 dengan ancaman kurungan 2 bulan dan denda maksimal Rp. 500.000. (Hendrik)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.