Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Kamis, 18 April 2013

AMPUH Demo Polres Tapteng, Dinas PU & DPRD


Sibolga, Radar Nusantara

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) berkolaborasi dengan Wartawan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendemo Markas Kepolisian (Mapolres) Tapanuli Tengah, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, Selasa (16/04).

Dalam aksi damai elemen masyarakat tersebut meminta pihak institusi penegak hukum agar menindak tegas oknum preman yang mengancam akan membunuh para kuli tinta. “Kami meminta kepada pihak Polri untuk segera menangkap dan memenjarakan oknum preman yang mengancam akan membunuh wartawan tepatnya saat meliput sengketa lahan warga Lopian, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Kami mendukung Polri dalam hal ini Polres Tapteng untuk memberantas premanisme yang kerap mengintimidasi wartawan dan LSM saat meliput proyek bermasalah.” Ungkap Koordinator aksi, Simon Sahata Situmorang.

Setelah berorasi di depan institusi penegak hukum tersebut, demonstran melanjutkan aksinya ke kantor Dinas PU Pemko Sibolga. Dalam aksi damainya mereka menuntut lima hal kepada Kadis PU Sibolga, Insiyur Thamrin Hutagalung antara lain: pertanggung jawaban Kadis PU terkait Proyek Rehab Kantor Dinas PKAD, karena dalam hal ini diduga ada penyelewengan kurang lebih sebesar Rp. 600 juta. Proyek Retaining Waal Sport Center Paroumbunan yang diduga merugikan negara sampai miliaran rupiah. Proyek Jalan Setapak di atas laut di lingkungan 6, 8 dan 10 Jln. Rajawali Ujung yang masih terbengkalai. Proyek Dyk Penahan Jalan Sudirman TA 2010 berbiaya Rp. 926 juta hingga sekarang masih terbengkalai dan Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di kota Sibolga berbiaya Rp. 452 juta yang pengerjaannya terkesan amburadul.

Para demonstran berkekuatan tidak kurang dari 40 orang itu tidak luput mendatangi Kantor DPRD Kota Sibolga dan Dis PU Pemko Sibolga. Lagi-lagi Simon Sahata Situmorang berjanji, apabila kasus yang telah dilaporkan tidak segera ditindak lanjuti, mereka akan turun kembali minggu depan.

“Apabila tuntutan kami tidak ditindak lanjuti dengan serius, kami akan turun kembali untuk mempertanyakan keseriusan pihak Kepolisian dalam penuntasan kasus ini, termasuk beberapa proyek yang telah dilaporkan oleh LSM diantaranya, Proyek Rehab Berat Kantor Dinas PKAD Kota Sibolga tahun 2011 dengan plafon 1,2 M lebih. Dimana terjadi dugaan mark up sebesar Rp. 600 juta. Kemudian Proyek Pengadaan Lahan Terminal Truk di Km 3 Jl. Sibolga-Tarutung yang diduga kuat mark-up Rp. 725 juta dari total pagu Rp. 1,425 M yang sudah dilaporkan ke KPK dan sesuai informasi, karena nilai dugaan korupsinya dibawah 1 M, oleh KPK-RI dilimpahkan ke Kejatisu dan selanjutnya Kejatisu melimpahkan ke Kejari Sibolga, dan saat ini masih dalam tahap pendalaman materi.”

Kolaborasi elemen masyarakat tersebut dalam aksinya di Gedung DPRD Sibolga menuntut agar para wakil rakyat khususnya Komis III lebih meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan proyek-proyek fisik. Mereka menilai, akibat kurang pengawasan dari lembaga legislative itu telah menimbulkan banyak proyek yang terbengkalai dan diduga kuat telah menimbulkan kerugian Negara hingga milliaran rupiah.

Beberapa saat setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD Sibolga, oleh Ketua Komisi III, Jamil Zeb Tumori mempersilahkan demonstran menyampaikan tuntutannya di dalam gedung wakil rakyat itu. Menanggapi tuntutan massa, Jamil Zeb Tumori berjanji akan berusaha menjadi jembatan antara Dinas PU dengan mereka. Sehingga tuntutan yang diinginkan dapat lebih jelas akan kebenarannya. “Saya akan berusaha mempertemukan kalian dengan Kadis PU sehingga masalah ini menjadi jelas,”tandas Jamil.

Simon Sahata Situmorang ketika diwawancarai Wartawan usai melakukan aksi damai mengakui, yang mereka lakukan adalah implementasi fungsi pegawasan untuk membantu pemerintah memajukan Kota Sibolga. “Kami melakukan ini bertujuan mensukseskan program pemerintah Kota Sibolga. Sebab patut diduga Dinas PU dengan kinerjanya telah mempermalukan pemerintahan kota Sibolga.” (rn/sg-86)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.