Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Kamis, 11 April 2013

Dugaan Korupsi Retribusi Menara Telekomunikasi Kab. Sumedang

•    Layak Disikapi Aparat Hukum

Sumedang, Radar Nusantara

Gonjang-ganjing pengelolaan Retribusi Menara Telekomunikasi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dimulai sejak tahun 2011 silam belakangan ini semakin hangat diperbincangkan. Pasalnya, selain terindikasi ajang korupsi berjamaah, pengelolaan retribusi tersebut sangat bertentangan dengan Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Sumedang N0.38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Seperti dilansir Radar Nusantara pada edisi sebelumnya, bahwa pengelolaan Retribusi Menara Telekomunikasi tersebut dituding berbagai pihak sarat dengan baerbagai penyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan Negara yang cukup besar, alias jadi ajang korupsi berjamaah, sepertinya bukan tanpa alasan. Lihat saja misalnya, untuk saat ini jumlah Menara Telekomunikasi yang tersebar di Wilayah hukum Kabupaten Sumedang sebanyak 247 Menara Telekomunikasi yang meliputi 15 pengusaha.

Sementara itu untuk menentukan besarnya pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi tersebut menurut Kepala Seksi Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang, Adjun Sobari kepada Media ini sebelumnya, ditetapkan berdasarkan kesepakatan alias MoU sebesar Rp 4.000.000,- per tahun, per unit Menara Telekomunikasi. Artinya, secara matematik seyogyanya akan menghasilkan Retribusi per tahunnya sebesar Rp 988.000.000,-.

Namun sangat ironis, faktanya, lagi-lagi menurut Adjun Sobari, realisasi pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi tersebut untuk tahun 2011 hanya Rp 300.000.000.-. Sementara realisasi pendapatan tahun 2012 hanya sebesar Rp 600.000.000,-. Lebih ironis lagi, untuk target Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Menara Telekomunikasi tersebut untuk tahun 2013 hanya Rp 400.000.000,-. Bila dihitung secara matematik sederhana, sedikitnya Rp 688.000.000,- untuk tahun 2011 dan Rp 388.000.000,- untuk tahun 2012 yang tidak jelas rimbanya. Parahnya lagi, informasi yang berkembang, retribusi tersebut justru dipungut antara Rp 4.500.000-Rp 5.000.000,- per tahun per Menara Telekomunikasi.

Padahal bila ditelisik lebih cermat sebagaimana tertuang dalam Perda No.3 tahun 2011 pasal 97 ayat (2) secara lengkap dikatakan, besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi. Sumber Radar Nusantara yang enggan disebut identitasnya mengatakan, kalau Pemkab Sumedang konsisten dengan Perda atau Perbub, tentu akan menghasilkan retribusi yang jauh lebih besar. “MoU atau kesepakatan itu, patut diduga hanya sebagai dalih untuk korupsi berjamaah. Entah siapa yang membidani itu. Perda atau Perbub sudah jelas, malah muncul lagi kesepakatan. Ada apa dibalik semua ini,” imbuhnya seraya meminta agar aparat hukum Sumedang segera menyikapinya. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang, Sonson Mukhamad Nurikhsan, ketika dikonfirmasi Radar Nusantara, Rabu (10/4), bahwa sampai saat ini belum ada formasi yang jelas untuk menghitung retribusi tersebut sebagaimana diatur dalam Perda maupun Perbub. “Formulasi untuk menghitung Retribusi tersebut belum ada sebagaimana Perda maupun Perbub. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Formulasi itu sudah dapat diselesaikan,” ujarnya. Meski demikian, Sonson tidak menolak kalau pengelolaan Retribusi dimaksud dituding jadi ajang korupsi alias bocor. (Aidin Sinaga)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.