Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Sabtu, 13 April 2013

Non-Aktifkan.? Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, Pluto: “Siap untuk memberikan laporan dan bukti-bukti”


Drs. H. M. Syarfi Hutauruk
Sibolga, Radar Nusantara
 
Terkait dugaan Ijazah Palsu, Pengemplangan BBM dan Mark Up Pengadaan Pangkalan Truk, sepuluh elemen masyarakat yang menyatakan diri Kolaborasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan (LSM dan ORMAS) melalui suratnya No. 001/Klbrsi-LSM-OKP-ORMAS/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 meminta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) menonaktifkan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Drs. H. M. Syarfi Hutauruk dari jabatannya.

Pasalnya, mantan politisi Senayan tersebut dinilai lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi dan mendorong percepatn proses penyelesaian hukum terkait kasus dugaan tindak pidana ijazah palsu, pengemplangan BBM, mark up pengadaan pangkalan truk Kota Sibolga yang menerpa dirinya. Kenapa tidak..? Seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh dalam penegakan supremasi hukum sesuai semangat reformasi dibidang hukum serta tidak terkesan akan menggunakan kekuasaannya memperlambat proses hukum. 

“Kita bersama sembilan LSM dan ORMAS seperti LSM PEKA, GIB, PELANGI, PERPISI, LEMPALHI, LMPHP, GEMAWASBI, LPKN dan PELANGI telah menyurati Mendagri memohon agar Syarfi Hutauruk dinonaktifkan sebagai Walikota Sibolga sehubungan kasus dugaan tindak pidana ijazah palsu, pengemplangan BBM dan mark pengadaan pangkalan truk Kota Sibolga.” Ungkap Ketua DPP LSM FORMAT Provsu, Rudolf Siagian, SE didampingi Ketua DPP LSM LMPHP Provsu, Anton Sardio Pasaribu, Senin (01/04) yang berhasil ditemui Awak Radar Nusantara di Gedung KPK-RI Jl. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta.

Rudolf Siagian lanjut mengatakan, apabila orang nomor satu di Negeri Berbilang kaum itu tidak dinonaktifkan secepatnya, pemuda kelahiran Sibolga itu khawatir akan timbul permasalahan hukum baru berpotensi merugikan keuangan Negara khususnya Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga. Sebab, saat ini rumor telah berkembang di Kota Sibolga bahwa, putra kelahiran Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah itu telah menerima setoran dari rekanan pemborong untuk pengkondisian pemenangan proyek baik bersumber dari APBD Kota Sibolga, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun bersumber dari APBN.

Patut diduga kuat, pelaksanaan tender proyek di lingkungan Pemko Sibolga selama ini dan yang akan datang hanya formalitas belaka. Sebab sebelum tender dilaksanakan oleh orang tertentu telah membagi bagikan uang kepada peserta tender dengan alasan uang penghargaan alias uang mundur. Sementara untuk insan sosial kontrol diberikan dengan dalil uang makan, minum dan pengganti pers relis. Topeng tersebut dilakukan guna tidak terganggu proses pengkondisian pemenang tender. Apabila rumor tersebut benar, dikhawatirkan mutu/kwalitas bangunan di Kota Sibolga akan rendah dan terkesan asal jadi, tandasnya.  

Pada waktu dan tempat yang sama, Ketua DPP LSM LMPHP Provsu berharap pihak Poldasu yang nenangani kasus dugaan ijazah palsu dan pengemplangan BBM serta pihak KPK-RI yang menerima dan/atau yang menangani kasus dugaan mark up pengadaan pangkalan truk bekerja secara optimal dan transparan hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap. “Kita berharap kasus yang telah dilaporkan diproses secara cepat dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi proses hukumnya,” pungkasnya. Seraya menghimbau masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Kota Sibolga proaktif mendukung penegakan supremasi hukum demi terlaksananya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam berbangsa dan bernegara di Negeri Berbilang Kaum tersebut.
Pluto: “Siap untuk memberikan laporan dan bukti-bukti”

Terkait pemberitaan Koran ini pada edisi Minggu ke I, April 2013 dengan judul: Tangkap,….? Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk “Terkait Dugaan Ijazah Palsu, Pengemplangan BBM dan Mark Up Pengadaan Pangkalan Truk” mendapat tanggapan dari Ketua LSM Peduli Bangsa (PB), Parulian Lumbantobing. Aktivis dengan panggilan akrab Pluto itu ketika menghubingi Awak Koran Radar Nusantara via telepon selular (Ponsel)-nya, Kamis (04/04) membenarkan isi pemberitaan Koran ini serta eksestenti pelaporan dugaan tindak pidana ijazah palsu Syarfi Hutauruk tersebut pada pihak penegak hukum.

“Terkait dalam hal pemberitaan di Media Koran Radar Nusantara Minggu lalu tentang dugaan Ijazah Palsu Walikota Sibolga Drs. Syarfi Hutauruk itu adalah benar dan siap untuk memberikan laporan dan bukti-bukti pelaporannya, dimana pada saat itu kami dari dua LSM (LSM Peduli Bangsa dan LSM Abdi Nusa Bangsa) dari Sibolga telah melaporkan kasus dugaan ijazah palsu tersebut ke Mapoldasu pada tahun 2010 yang silam,” ujarnya.

Aktivis yang dikenal getol dalam penegakan supremasi hukum di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah itu menunjukkan jati diri dan lembaga yang dipimpinnya berupa kesediaan untuk menyerahkan file berkas yang telah dilaporkan. “Kasus dugaan ijazah palsu tersebut dan bukti-bukti pelaporannya masih ada sama saya. Bilamana diperlukan untuk bukti dugaan ijazah palsu tersebut siap untuk diberikan bilamana diperlukan,” pungkasnya (RN/SG-86)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.