Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Senin, 29 April 2013

Sidik & Tahan Walikota Sibolga

Koordinator LSM-PEKA
Edy Tarigan
Terkait Proses Hukum Dugaan Mark Up Pengadaan Lahan Pangkalan Truk Km-3

Sibolga, Radar Nusantara

Terkait proses hukum dugaan mark up pengadaan lahan pangkalan truk Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga berlokasi di Jl. Sibolga-Tarutung Km-3 Kel. Hutabarangan Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara saat ini kasusnya telah ditangani Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sibolga.
Oleh elemen masyarakat meminta institusi penegak hukum tersebut agar segera melakukan penyidikan dan penahanan badan terhadap Walikota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Drs. H. M. Syarfi Hutauruk.

Pasalnya, proses hukum atas dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara khususnya Pemko Sibolga senilai Rp 725.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut harus segera dituntaskan. Kenapa tidak..? Patut diwaspadai orang nomor satu di Pemko Sibolga itu akan melarikan diri, menghilangkan/dan atau mengaburkan barang bukti untuk meloloskan dirinya dari jeratan hukum.

“Melalui media ini kita meminta kepada pihak Kejari Sibolga supaya menyidik dan melakukan penahanan badan terhadap Syarfi Hutauruk. Namun, hal itu dilakukan apabila pihak Kejari Sibolga menilai sudah memenuhi unsur delik pidana dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.” Ujar Koordinator Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Keadilan (LSM-PEKA) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Edy Tarigan pada awak Koran Radar Nusantara, Senin (22/04) di Sibolga.

“Apabila tidak dilakukan tindakan hukum tegas, tidak menutup kemungkinan beliau (Drs. H. M. Syarfi Hutauruk-red) akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Selain itu dengan kekuasaan yang melekat padanya, patut diduga beliau akan melakukan tekanan pada bawahannya untuk tidak melibatkan dirinya dan mencari kambing hitam pada permasalahan dugaan mark up harga ganti rugi tanah tersebut,” lanjutnya.

Edy Tarigan menilai, dengan bukti-bukti yang telah diserahkannya pada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor: 18/SLP-MPH/II/DPD/LSM-PEKA SU tanggal 04 Februari 2013 sudah lebih dari cukup untuk menggiring orang nomor satu di Pemko Sibolga itu ke bangku pemeriksaan dengan status tersangka. “Saya rasa bukti-bukti yang kita serahkan sudah lebih dari cukup untuk menggiring beliau pada status tersangka. Jadi tak perlu penyelesaian kasus ini lama-lama.”

Pria yang dikenal low-profile dan anti korupsi itu menjelaskan, ganti rugi atas tanah tersebut dilakukan tiga kali. Pertama dilakukan pada tanggal 09 Maret 2013 tetapi gagal karena pemegang kuasa yang dihunjuk ahli waris beinsial D Br. S diduga tidak transparan dengan harga tanah. Dimana D Br. S tidak dapat menjelaskan alokasi dana selisih harga senilai Rp 600.000.000,-. Sebab, Pemko Sibolga akan merealisasikan Rp 1.300.000.000,- sedangkan yang akan diterima ahli waris hanya senilai Rp 700.000.000,-.

Kedua kalinya dan pada kesempatan yang sama dengan harga Rp 700.000.000,- namun, gagal karena ada keberatan dari salah seorang ahli waris yang mengklaim tanda tangannya diduga dipalsukan. Selain itu para ahli waris keberatan dengan penerbitan Surat Penghunjukan Ahli Waris/Penyerahan Hak Waris tanggal 04 Maret 2011. Sebab tujuh ahli waris tidak menyerahkan hak warisnya kepada D Br. S melainkan hanya memberikan kuasa untuk ganti rugi. Sedangkan hak waris tetap melekat pada para ahli waris. Atas keberatan tersebut para ahli waris telah menerbitkan surat keberatan Nomor : Ist/SP/SBG/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sibolga dengan tembusan kepada Walikota Sibolga, Camat Sibolga Utara dan Lurah Hutabarangan, lanjutnya.

Ketiga kalinya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 1.425.000.000 sesuai Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/33/SPH-GR/SCS/XII/2011 yang diterbitkan Camat Sibolga Utara Kota Sibolga. Berdasarkan surat keberatan ahli waris tanggal 13 Oktober 2011 dan sesuai Surat Pembagian Harta Warisan yang dilakukan para ahli waris di depan saksi-saksi seperti, Peniel Simon Baryona Pane, SH, Patuan Sorga Dibanua Hutagalung dan Martoto Hutagalung serta diketahui Lurah Hutabarangan, James Pardede dan Camat Sibolga Utara, Marajahan Sitorus nilai tanah (Objek Ganti Rugi yang ditawarkan/serahkan para ahli waris adalah senilai Rp 700.000.000,-. Sedangkan pembayarannya dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama senilai Rp 100.000.000,- dan tahap kedua senilai Rp 600.000.000,- setelah dikurangi pajak penghasilan masing-masing pada akhir bulan Desember 2011, bebernya.

Pembayaran tersebut telah dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Surat Perintah Pemcairan Dana (SP2D) lewat kode rekening nomor : 1.20.05.02.059.5.2.3.01.32 dengan uraian “belanja modal pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran” dengan nilai Rp 1.425.000.000,- pungkasnya. Seraya berharap pihak Kejari Sibolga dapat mengimplementasikan penegakan supremasi hukum dimana menjadikan hukum sebagai panglima sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta tercapainya keadilan, kebenaran, kepastian hukum berbangsa dan bernegara khususnya di Negeri Berbilang Kaum tersebut. Serta menghimbau seluruh elemen dan masyarakat Kota Sibolga mendukung penegakan supremasi hukum dengan tetap menjaga kekondusifan Kota Sibolga. (RN/SG-86)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.