Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Rabu, 08 Mei 2013

LSM-GARANSI : Minta “Kejari” Bukittinggi Audit Temuan BPK 2004 di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Radar Nusantara

Walau pun oknum yang ada saat ini di Dinas Pendidkan dan Pemuda Olahraga Kota Bukittinggi (Disdikpora) yang tidak terjebak dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tahun 2005 yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
tidak terlepas kemungkinan dari persoalan masalah sebab menyangkut konstitusi sekretariat dinas,
persoalan hukum bukan hanya menyelesaiakan ganti rugi semata kepada negara tapi pertanggung jawaban personya yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat tentang perbuatan seseorang.

Desakan ini kembali di suarakan Lembaga Swadaya Masyarakat – Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) melalui Ka. Humas Devisi Investigasi Asnawi, ungkapnya saat membarika keterangan persnya kepada Radar Nusantara (07/05) walau pun beberapa oknum yang tidak terkait dalam kasus yang di temukan oleh BPK RI Cab Sumatera Barat tetapi, kita memita kepada kejaksaan negeri (Kejari) Kota Bukittinggi agar mengauditnya kembali dan memanggil oknum – oknum yang bertanggung jawab saat itu.

Lanjut Asnawi saat membeberkan dalam temuan yang ia peroleh pada temuan, BPK RI Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973,Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan pada Kota Bukittinggi. Pemeriksaan kinerja pelaynanpendidikan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995.Anggaran Bidang Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2004 ditetapkandalam APBD sebesar Rp42.127.988.898,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.866.266.151,00 dan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 49.143.504.550,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 28.036.176.703,00 (s.d Agustus 2005).Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Bidang Pendidikan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bukittinggi Tahun 2001-2005 dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2001. Indikator keberhasilan kinerja Bidang Pendidikan pada Kota Bukittinggi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena Kota Bukittinggi belum membuat sendiri SPMnya.

Berdasarkan SPM Pelayanan Pendidikan yang telah ditetapkan dan data profil pendidikan Kota Bukittinggi Tahun Ajaran 2004/2005, Rangkuman Kuisioner 2004/2005 dan Instrumen Evaluasi Diri yang di isi oleh 56 sekolah yang terdiri dari 47 sekolah Dasar dan delapan Sekolah Menengah Pertama, diketahui terdapat bahwa beberapa aspek dalam indikator kinerja pelayanan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan (temuan pemeriksaaan nomor 1), namun secara umum dari hasil perhitungan bobot yang dicapai, yaitu untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri diperoleh nilai pencapaian kinerja sebesar 75,19 yang dikategorikan Baik dan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diperoleh nilai pencapaian kinerja sebesar 60,20 dan dikategorikan Cukup.

2. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan, tidak terlepas dari proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Pendidikan. Pada tahap perencanaan program/kegiatan, sebaiknya sasaran program/kegiatan ditetapkan secara jelas dan terukur, dikaitkan dengan salah satu/beberapa indikator pada aspek-aspek yang ada dalam SPM. Dengan demikian, apabila pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, secara otomatis akan mendukung pencapaian SPM.

Pada Kota Bukittinggi, perencanaan program/kegiatan dibidang pendidikan belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, pelaksanaan beberapa program/kegiatan bidang pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif serta beberapa kegiatan program Pendidikan yang terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2001-2005 belum dilaksanakan. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung menghambat pencapaian SPM pelayanan pendidikan.

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan tersebut, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah tercapai, kinerja pelayanan bidang Pendidikan Kota Bukittinggi masih menunjuk beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Kelemahan-kelemahan tersebut disajikan dalam laporan ini dengan urutan sebagai berikut ; Pengadaan Buku Raport Tahun Ajaran 2003/2004 sebesar Rp20.042.300,00 mendahului kontrak dan Tahun Ajaran 2004/2005 Memboroskan Keuangan Daerah.

Sebesar Rp14.897.500,00. Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar Berlebih dan Memboroskan Keuangan Daerah Sebesar Rp66.275.000,00 serta Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kurang Dilaksanakan Sebesar Rp8.268.521,50.Perencanaan Lanjutan Pembangunan Lima Lokal Baru SLTPN 1 Bukittinggi Tidak Cermat. Pelaksanaan Pekerjaan Taman Sebesar Rp107.059.129,00 Mendahului Kontrak dan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Sebesar Rp35.000.000,00 Belum Dimanfaatkan serta Pekerjaan Pasangan Keramik Kurang Dilaksanakan Sebesar Rp47.285.080,60.

Di hari yang sama ditempat terpisah Kasi Intel Kejari Bukittinggi Alamsyah mengataka kapada Radar Nusantara “tidak tertutup kemungkinan dan tidak pula mengahapus pidananya walaupun kerugian negaranya diselesaikan, usai hendak mengakhiri komfirmasi via phonsel selularnya (red) Alamsyah meminta kepada pihak LSM agar menyampaikan laporannya untuk kita pelajari” unkapnya. (Tim)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.