Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Jumat, 07 Juni 2013

DAK T.A 2011 Dinas Pendidikan Simalungun Terlantar


Simalungun, Radar Nusantara

Dunia pendidikan Kabupaten Simalungun dewasa ini sangat tercoreng perihal proyek pembangunan Perpustakaan sekolah dasar dan pengadaan perabot tahun anggaran 2011 yang dikerjakan tahun 2012 namun keanehan terlihat bahkan sampai saat ini ada beberapa sekolah yang mendapat alokasi dana tersebut masih dalam tahap pengerjaan bahkan ditelantarkan oleh pihak rekanan namun Dinas Pendidikan Simalungun tidak pernah memberikan sanksi maupun teguran secara resmi kepada rekanan sebagai pemenang tender sehingga tercuat asumsi adanya kaloborasi antara Pemkab Simalungun dengan Rekanan melakukan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

SD 091270 Afd XII Laras Kecamatan Gunung Maligas salah satu sekolah yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 99.650.000,- sebagai pelaksanan proyek CV.PASIR JAYA ternyata masih kalang katung sesuai dengan hasil investigasi RN langsung kelapangan dimana rekanan tidakpeduli dengan peraturan dalam Juknis maupun Juklat yang di keluarkan Departemen Pendidikan Dasar yang menerangkan dalam kegiatan pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan perabotnya dikerjakan dalam waktu 100 hari, begitu juga dengan CV. ARFINDO juga mengelantarkan pembangunan Perpustakaan. Keanehan terlihat dari hasil pekerjaan yang sangat morat marit ini Dinas Pendidikan seraya tutup mata dan tidak mau tau.

BERNHARD DAMANIK. SE anggota DPRD Simalungun ketika di konfirmasi menjelaskan Pada Tahun anggaran 2011 dan 2012  Pemkab.Simalungun mendapat alokasi DAK  Dana Bantuan Sosial yang sebahagian anggaran ini adalah untuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan buku serta peralatan alat peraga di sekolah sekolah. Rehabilitasi ruang kelas ini sangat banyak permasalahan dimana yang seharusnya di lakukan atau dikerjakan dengan sistem swakelola  tetapi di kerjakan dengan pihak ke III dengan metode yang dirancang sedemikian rupa untuk mengelabui bahwa pekerjaan rehabilitasi tersebut telah sesuai dengan juklak dan juknis yang di tentukan oleh kementrian pendidikan, akan tetapi khusus pembangunan gedung perpustaan adalah di kerjakan oleh pihak ke III yaitu melalui penunjukan langsung dengan mempedomani Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instasi Pemerintah.

Saat ini kita menemukan di lapangan bahwa banyak pekerjaan pembangunan perpustakaan tidak terselesaikan atau di tinggalkan oleh penyedia jasa dan rehabilitasi sekolah juga sampai saai ini masih ada yang belum selesai dan belum diserahterimakan atau belum di pergunakan sekolah dalam proses belajar mengajar diakibatkan belum selesai 100%. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada penjelasan dan sanksi yg di berikan oleh Pemkab.Simalungun kepada pihak pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap permasalahan ini,sehingga patut diduga ada penyimpangan, persekongkolan dan unsur korupsinya.

Penyimpangan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, persekongkolan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa karena tidak ada sanksi bagi badan usaha yg diputus kontrak atau menelantarkan pekerjaan, korupsi karena adanya duagaan dugaan pekerjaan ini tidak selesai karena duagaan kutipan kutipan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sangat tidak wajar. Dari permasalahan ini Pihak Kejaksaan melalui bidang Pidsus dan Polres melalui bidang Tipikor Patut untuk melakukan Penyelidikan atas Penyimpangan ini. Sesuai dengan Pepres 54 Tahun 2010  bahwa Penyedia Jasa yang di putus kontrak dapat di berikan sanksi Black List  yang sanksi tersebut di laporkan atau di tayangkan di LPSE kab dan Propinsi, LPJKD dan LPJKN, Serta LKPP Dijakarta. Akan tetapi sanksi ini sampai saat ini tidak diterapkan dan posisi keuangan tiap paket tidak di jelaskan karena sebahagian atau semua Penyedia Jasa yang menelantarkan pekerjaan tersebut menerima pembayaran uang mukw sesuai di atur peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu 30 % dari nilai kontrak. Sehingga sangat layak pekerjaan ini layak dilakukan penyelidikan oleh pihak judikatif .

Beberapa anggota DPRD Simalungun juga telah menggagas hak angket di dprd dengan temuan ini beberapa bulan yang lalu tetapi sampai saat ini lembaga DPRD belum mau membahasnya sehingga kita sangat curiga kepada teman teman DPRD yang tidak mauvserius membahas permasalahan ini sehingga kita menduga mereka telah disuap oleh oknum oknum yang terlibat permasalahan ini, bila perlu Pihak judikatif boleh meminta audit investigasi khusus kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperjelas apakah ada indikasi kerugian negara atau daerah.

RESMAN SARAGIH Kepala Dinas Pendidikan Simalungun ketika dikonfirmasi perihal kejanggalan ini tidak bersedia memberikan penjelasan yang akurat baik di jumpai ke kantor dinasnya tidak bersedia untuk bertemu yang disampaikan oleh staff dinas pendidikan terhadap RN dengan alasan KaDis dinas luar. Demi pemberitaan yang berimbang RN menghubungi Resman melalui Telephon Seluler (HP) nomor 0812 6206 XXX namun tidak dapat dihubungi. (sym/ich)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.