Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Selasa, 18 Juni 2013

Pemko Batam Laporkan Asuransi Bumi Asih PNS Kejaksaan

Batam, Radar Nusantara

Pemko Batam akhirnya membawa kasus Jaminan Hari Tua (JHT) PNS Pemko Batam ke jalur hukum. Hal ini dikarenakan perbedaan penghitungan jumlah premi antara Bumi Asih Jaya (BAJ) dengan Pemko Batam. Pemko bersikukuh premi JHT PNS yang harus dibayarkan BAJ sebesar Rp 115 Miliar, sedangkan BAJ hanya bersedia membayar Rp 65 Miliar.

Kepala Keungan Pemko Batam, A Malik mengaku bahwa pemko Batam sudah membuat perhitungan secara detail. Hasil perhitungan tersebut pernah disampaikan ke pihak Bumi Asih, tetapi tidak ditanggapi. Ia mengatakan dari pihak Bumi Asih hanya akan membayarkan Rp 65 Miliar.

Bayangkan selisihnya mencapai Rp 50 Miliar. Tapi perhitungan kami tidak diterima. Ini sudah berlarut-larut, tidak ada titik temu makanya kami lebih baik membawa ini ke proses hukum. Kami sudah melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Batam,” katanya usai menggelar RDP di komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (14/6).

Sementara itu beberapa perwakilan dari PNS yang ikut dalam RDP tersebut mendesak Pemko Batam untuk segera mencairkan dana Rp 65 Miliar yang dimiliki BAJ. Mereka takut jika itu tidak segera cair, maka mereka tidak akan dapat sama sekali. “Kami hanya menuntut hak kami. Sebentar lagi kami pensiun, bagaimana kami menghidupi keluarga,” katanya.

Eddie Lumawie, anggota komisi I DPRD Kota Batam meminta pihak Bumi Asih Jaya untuk ikut proses yang berlaku. Ia berharap untuk kasus ini tidak ada negoisasi antara Pemko Batam dan BAJ, karena premi yang dipotong oleh BAJ murni dari penghasilan PNS.

“Tidak boleh ada nego dalam hal ini. Kasihan para pegawai yang gajinya langsung dipotong untuk asuransi tersebut,” katanya.

Politisi dari PKP Indonesia tersebut mengatakan akan kembali menjadwalkan RDP. Ia berharap sekretaris daerah Agussahiman dan pimpinan BAJ hadir dalam RDP lanjutan tersebut. Ia juga meminta agar surat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak dibawa saat RDP.

“Kalau perjanjian kontrak itu sudah ada, maka akan lebih gampang penyelesaiannya. Masalahnya selama ini mereka tidak pernah mau memberikannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov mengatakan, masalah ini sudah termasuk dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap PNS Kota Batam.
Ia juga mengapresiasi keberanian dua orang PNS tersebut yang berani ikut dalam aksi demonstrasi. Ia berharap agar Pemko Batam serius menangani masalah ini agar PNS bisa tenang dan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

“Indikasi adanya dugaan pelanggaran hukum ada. Penegak hukum harus peka dalam masalah ini. Saya mengapresiasi atas adanya PNS untuk menuntut haknya. Saya berharap pihak PNS tidak mendapat intimidasi dari pihak mana pun,” katanya. (leo/tim)


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.