Salam Peduli ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Redaksi   |  Biro Daerah

Minggu, 27 Oktober 2013

Tolak Politik Beli Putus Dalam Pemilu !.


Jakarta, Radar Nusantara
Pagelaran pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi sudah terlihat kian memanas. janji, ajakan untuk memilih calon agar memilihnya sudah mulai ramai di lakukan, sosialisasi atau blusukan caleg ke daerah pemilihan untuk mendongkrak suara agar dapat menjadi pemenang dan duduk sebagai dewan dengan berbagai macam strategi sudah sering di jumpai dan di dengar. Melihat hal tersebut, Taufiqurrahman anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kembali maju sebagai caleg DPRD dapil Jakarta pusat ini dalam rilis yang di berikan ke radarnusantara, minggu (27/10/2013) mengatakan:

 "Menjelang pemilu banyak kandidat atau caleg yang spontan menjadi baik hati, apa yang diminta dan diinginkan rakyat biasanya diberikan, tetapi jangan harap setelah terpilih mereka akan tetap bisa baik. Mengapa? kebanyakan dari caleg selalu menggunakan cara beli putus dalam pemilu, ketika caleg terpilih dan menjadi anggota dewan kemudian rakyat mau meminta haknya maka si anggota dewan akan berkata; "Hai rakyat anda sudah tidak punya hak lagi,  bukankah hak kalian sudah saya beli, suara anda sudah saya bayar tunai, kalian sudah terima uang saya, sudah makan sembako dari saya, sudah pakai seragam saya" dan seterusnya.  

Sehingga dari pemilu ke pemilu setiap lima tahun rakyat tidak pernah mendapatkan apa-apa, rakyat hanya dapat sekantong sembako, selembar kaos tipis dan selembar uang recehan.  Politik beli putus seperti inilah yang menjadi awal dari korupsi politik para anggota dewan.  Saya mau mengambil ilustrasi, membayangkan jika ada seorang caleg DPRD DKI Jakarta pada saat kampanye menghabiskan biaya sebanyak 3 miliar, uang tersebut di pergunakan untuk beli sembako, atribut bahkan beli suara 50 - 100 ribu perkepala, kemudian caleg tersebut menang dan terpilih menjadi anggota Dewan, pada saat menjabat take home pay yang diterima DPRD DKI setiap bulan kira-kira 30 juta, coba kita berhitung 30 juta dikali 12 bulan hasilnya 360 juta, kemudian dikalikan 5 tahun jabatan DPRD maka totalnya 1,8 miliar. Berarti jauh selisih antara biaya kampanye yang sebesar 3 miliar dengan total take home pay selama lima tahun.

Pertanyaannya kemudian darimana untuk menutupi selisihnya? jawabnya adalah dengan jalan korupsi ( politik), setelah menjabat anggota dewan akan berfikir bagaimana cara untuk mengembalikan modal kampanye dan selanjutnya akan melakukan korupsi sebanyak- banyaknya yang dikumpulkan untuk kembali membeli suara pada pemilu berikutnya.  Kejadian seperti ini selalu berulang dalam pemilu sehingga rakyat selalu berada dalam posisi kalah dan rakyat seperti beli kucing dalam karung, rakyat tidak pernah menang dalam pemilu karena hanya sekedar menjadi objek penderita, padahal seharusya rakyat juga jadi pemenang dalam pemilu.  

Momentum pemilu adalah momentum pertarungan dan pertempuran rakyat, karena rakyatlah yang diminta datang ke TPS untuk mencoblos, perhatikan jelang pemilu 9 April 2014 nanti pasti banyak himbauan untuk memilih, mulai dari televisi, koran, radio, spanduk, stiker dan seterusnya yang berisi ajakan; hai rakyat datanglah ke TPS gunakan hak suara anda, gunakan hak politik anda, hai rakyat jangan golput dan pilihlah saya begitu kalo caleg kampanye.  Namun ada satu pertanyaan besar; rakyat yang bertarung dan bertempur, tapi siapa yang menang? jawabannya adalah caleg atau elit politiklah yang selalu tampil sebagai pemenang, rakyat hanya sekedar jadi penggembira dan ditinggalkan oleh caleg terpilih.  

Seorang caleg ketika terpilih jadi anggota dewan seringkali sangat sulit dihubungi, telp tidak diangkat, sms tidak dibalas, datang ke rumahnya tidak dibukakan pintu, datang ke kantornya hanya diterima satpam, di undang ke acara-acara tidak pernah hadir.  Menurut saya ada 2 cara bagi rakyat supaya bisa menang dalam pemilu, supaya rakyat lebih cerdas dan bisa dalam berpolitik, jangan cuma caleg atau elit politik yang bisa berpolitik, pertama kalau ada caleg yang memberikan sesuatu (sembako, seragam, uang, atau apapun bentuknya) ambil saja itu semua dan anggap itu sebagai rejeki kemudian rakyat tidak perlu merasa terbebani untuk memilih caleg tersebut, misal rakyat sudah terima sembako dari caleg A akan tetapi di dalam TPS rakyat memilih caleg B saya ingin mengaskan bahwa rakyat tidak berdosa, menurut saya urusan dosa adalah urusan manusia langsung dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa bukan urusan di dalam TPS, singkatnya; ambil sembakonya jangan pilih orangnya, kemudian yang kedua pilihlah caleg yang sudah dikenal dan sesuai dengan hati nurani selanjutnya pilih caleg yang sanggup memberikan jaminan secara tertulis melalui perjanjian politik atau KONTRAK POLITIK tertulis langsung antara rakyat dengan caleg.  

Dengan kontrak politik ini memudahkan bagi rakyat untuk menagih janji caleg setelah terpilih karena ada bukti otentiknya bahkan lebih jauh rakyat bisa menuntut ke pengadilan melalui gugatan perdata apabila caleg terpilih ternyata cacat janji atau wanprestasi. Kontrak politik menjadi alat pengikat antara caleg terpilih dengan konstituennya, ini menjadi solusi yang rasional  bagi rakyat untuk menjamin hubungan dengan caleg yang telah dipilih dalam pemilu, sehingga terlihat jelas hubungannya; caleg sebagai pihak pertama dan rakyat sebagai pihak kedua di dalam kontrak politik dan isinya adalah tentang hal- hal yang harus dilaksanakan, diperjuangkan, direalisasikan oleh caleg apabila terpilih menjadi anggota dewan.

Saya adalah satu-satunya anggota  DPRD DKI Dapil Jakarta Pusat yang menjalankan kontrak politik pada saat pemilu 2009 lalu dan pada Pemilu 2014 saya akan menjalankan kontrak politik untuk kedua kalinya, saya juga mengajak kepada seluruh caleg dapil manapun untuk menjalankan kontrak politik, karena ini merupakan salah satu cara bagi untuk menjadikan rakyat sebagai pemenang dalam pemilu". (MDI).

2 komentar:

  1. Good !!! solusi baik untuk kemenangan rakyat dan pendidikan polotik u rakyat pemilih menjadi lebih cerdas, tapi bila caleg tersebut seorang dewan itu bukan beli suara tapi dewan peduli masyarakat :-)

    BalasHapus
  2. Setuju, para wakil rakyat benar2 harus bekerja untukkemajuan rakyatnya, bukan malah cari celah dari uang rakyat, salut utk bang Taufik

    BalasHapus

Terima kasih sudah berkunjung. Silahkan tinggalkan komentar untuk memberikan tanggapan/ pertanyaan.