Ada Program Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA, Camat di Kota Malang Malah Bingung, Ini Penyebabnya

Malang, RN. Beberapa camat di Kota Malang belum tahu mekanisme pengimputan data aduan warga terkait pencabutan subsidi listrik 900 Volt ...

Malang, RN.

Beberapa camat di Kota Malang belum tahu mekanisme pengimputan data aduan warga terkait pencabutan subsidi listrik 900 Volt Ampere (VA). Aduan terkait hal itu diperkirakan terjadi pada 1 Februari 2017 saat keluarnya rekening pembayaran listrik untuk Januari 2017. Pihak kecamatan bertugas menginput data yang terhubung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kebijakan pencabutan subsidi ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Malang menolak jika pencabutan disebut dilakukan oleh PLN. Meskipun perusahaan itu adalah Badan Pusaha Milik Negara yang mengurusi kelistrikan negara. Camat Kedungkandang, Pent Haryoto mengaku sudah menginstruksikan satu pegawai kecamatan untuk mempelajari proses input data bagi warga yang akan mengadu. Pent dan camat lain baru menerima informasi itu saat rapat sosialisasi pada Senin (30/1/2017).

“Saya belum sempat tanya pegawainya. Saya baru akan tanya setelah ini,” kata Pent, Selasa (31/1/2017).

Pent mengakui belum ada sosialisasi kepada warga yang akan dicabut subsidinya. Dia juga mengaku tidak tahu dan belum mendapat data kepala keluarga yang subisi listriknya dicabut. “Kami mendapat penyampaian baru kemarin. Kondisi di Kedungkadang tidak sama dengan kecamatan lain. Soal SDM (Sumber Daya Manusia) dan lainnya perlu pengertian,” ujarnya.

Pent juga belum mendapat kepastian tempo waktu verifikasi dari PLN. Padahal, ini penting untuk menjelaskan kepada warga yang mengadu. Menurutnya, warga yang mengeluh pasti akan menanyakan hal itu kepada kelurahan dan kecamatan sebagai tempat aduan.

“Hal yang disampaikan Dinas Sosial, ada beberapa kondisi yang lebih parah dari yang mendapat subsidi. Sudah diajukan, tapi belum bisa disetujui,” tambahnya. Sementara itu, Camat Sukun, Sirnani mengaku baru akan koordinasi dengan pimpinan PLN Rayon kebonagung terkait masalah mekasime input data warga yang mengeluh ke kementerian. 

“Koordinasi ini terkait aplikasinya. Kami juga belum tahu format melaporkan,”  ujar Sirnani. 

Sementara itu, Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PLN Area Malang, Suhandopo mengatakan pihak kecamatan bisa berkoordinasi dengan PLN Rayon. Aplikasi untuk pengaduan itu berbasis web. Dia menyebut hal itu juga sudah ada dalam slide pada paparan saat sosialisasi. (NIP)