Kuota Prona Kota Malang Naik 3 Kali Lipat, Tapi Warga Harus Bayar Biaya Administrasi

Malang, RN. Jumlah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kota Malang tahun ini 3.000 bidang. Jumlah ini naik tiga kali lipat dari t...

Malang, RN.

Jumlah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kota Malang tahun ini 3.000 bidang. Jumlah ini naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, dana pendampingan dari Pemkot Malang dihapuskan. Pemilik tanah penerima prona menanggung biaya administrasi pengurusan.

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang Triyono mengatakan naiknya kuota prona juga karena target dari pemerintah pusat naik jadi 5 juta bidang. Kuota yang didapat Kota Malang dibagi di 12 kelurahan di tiga kecamatan.

Di kecamatan Kedungkadang, jatah itu dibagi 600 bidang di Kelurahan Lesanpuro, 280 di Mergosono, dan 150 di Sawojajar. Sedangkan Kecamatan Lowokwaru dibagi 200 bidang di Kelurahan Jadimulyo, 140 di Lowokwaru, 210 di Tlogomas. Terakhir, di Kecamatan Sukun dibagi 250 bidang di Bakalankrajan, 350 bidang di Bandulan, 210 bidang di Bandungrejosari, 100 di Kebonsari, 250 bidang di Mulyorejo, dan 150 bidang di Tanjungrejo.

“Kami sudah ukur hampir seluruhnya di Lesanpuro dan Sawojajar. Kami sudah ukur seluruhnya yang belum bersertifikat agar administrasinya jelas untuk menghindari yang dobel,” kata Triyono disela Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kantor Kelurahan Sawojajar, Selasa (31/1/2017).

Secara umum, dia menyebut tidak ada perbedaan proses pengurusan prona yang sudah terdaftar dibanding tahun lalu. Hanya saja, dana pendampingan dari Pemkot Malang dihapus. Artinya, warga memiliki beban mengganti dana tersebut. Dia menyatakan masih ada salah pengertian tentang biaya pengurusan prona. Pajak yang harus dibayar tidak masuk dalam hitungan administasi.

“Untuk persyaratan hanya materi, dan patok. Nilainya tidak besar. Yang bikin besar yang kena pajak. Tapi itu kan kewajiban. Tidak ikut dalam kegaitan yang harus dibayar dalam prona,” ungkapnya.

Targetnya, pengurusan prona tahun ini bisa rampung pada September 2017. Bagi kelurahan yang sudah siap data warganya, diharap penyelesaian proses itu bisa dipercepat hingga Mei 2017. (NIP)