Pemerikasaan Pisik ADD Dengan Alat Corl Dhil Banyak Kepala Desa Kena Sangsi/Dikerangkeng

Serang, RN. Pembangunan ADD yang selama tahn 2015-2016 Diduga banyak sekali dalam pelaksanaan Pisik Infrasturktur maupun Siltap yang han...

Serang, RN.

Pembangunan ADD yang selama tahn 2015-2016 Diduga banyak sekali dalam pelaksanaan Pisik Infrasturktur maupun Siltap yang hanya terkontrol dengan pelaporan Adminitrasinya saja. Akan tetapi tidak terkontrol dalam pemeriksaan kegiatan pemberian gajih Staf desa dan  pisik di setiap penggunaan anggaran tersebut tiap tahunnya. 

Dan seakan memanjakan kepala desa yang terjebak dengan Surgannya Anggaran Dana Desa. Kalau kita cermati di pembangunan jalan yang menggunakan ADD untuk pisik tersebut diduga banyak Sekali kecurangan- kecurangan yang Sebagian oknum kepala desa dalam melakuan praktek dengan mengurangi barang Jasanya seperti  kegiatan pembangunan Kontruksi seperti:

1.    Rabat Beton, mengurangi ketebelan yang semestinya di kerjakan.
2.    Aspal Hotmik, mengurangi kualitas dan ketebelan yang semestinya di kerjakan.
3.    Pemasangan paping blok, mengurangi kualitas dan harganya
4.    Drainase dan TPT dalam pelaksanaannya tidak dengan ukuran kubikasi dalam perencanaannya hanya panjang dan nilai anggaran dalam pelaksanaannya.

Kalau Badan Pemeriksa Keuangan {BPK} dan Insfektorat dalam pemeriksan kegiatan Kontruksi pembangunan ADD tidak hanya menerima laporan adminitrasi dari desa dan langsung mengerocek pekerjaan pisiknya dengan alat ini pasti sebagian banyak ditemukan penyimpangan anggaran di pengadaan barang jasanya, dan pastinya banyak oknum kepala desa tersebut kena sangsi/dikerangkeng. Dan yang paling parahnya, banyak pegawai staf desa dalam lingkungan Dinasti/KKN yang hanya mementingkan keluarganya sendiri dan golongannya saja serta jabatannya pun seperti:

1.    Sekdes
2.    Bendahara
3.    TPK
4.    Kasi Pembangunan dan PKK

Tak luput pula dalam praktek pembayaran gajih siltap Diduga sebagian pegawai staf desa yang tidak aktiv di kantor seperti keluargannya di cantumkan dalam pelaporan adminitrasinya, padahal keluarganya tidak aktip dalam tugas sebagai staf desa tersebut. Disisi lain, Roni” ketua DPC LSM PERPAKPILAR dengan mengatakan” itu tidak asing yang namanya Dinasti/KKN 90 %(persen) perangkat/staf desa di kabupaten Serang yang meperkejakan kerabat dan keluarganya. 

Ini  mungkin semua publik mengetahuinya dan tidak heran lagi kalau pegawai staf desa dalam lingkaranya dan kami minta mari bersama-sama pada rekan-rekan seperjuangan Lembaga lainya untuk aktiv mencegah yang namanya KKN/ Dinatsi di pemerintah Desa karna sangat rentang dengan yang namanya Korupsi dalam penggnaan ADD”.

Dengan hal ini, ADD yang belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat serta publik harus segera di sikapi pemerintah daerah untuk segera memberikan arahan dan jangan sampai permasalahan ini menjadi ketidak percayaan mayarakat/cemburu sosial di daerahnya. Dan juga kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Insfektorat yang dalam menjalankan tga pninya ntk secara propesional dan detail dalam menerima pelaporan adminitrasi tiap desa dan juga pisiknya harus di kontrol secara detail dalam pemeriksaannya agar tiap desa dalam praktek penggunaan ADD tidak disalahgunakan dan di Korupsi karna anggaran tersebut dari hasil uang rakyat membayar pajaknya ke Negara dan harus di laksanakan dengan semestinya. (suryono)