Pemerintah Sudah Melakukan Penanggulangan Dan Normalisasi Perairan Danau Toba

Doloksanggul, RN. Untuk menanggulangi kejadian kematian massal Ikan di Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), pem...

Doloksanggul, RN.
Untuk menanggulangi kejadian kematian massal Ikan di Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), pemerintah Humbahas melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, telah melakukan penanggulangan dan normalisasi melalui observasi lapangan terkait kualitas air dan penanganan pasca musibah.Hal tersebut dikatakan Kadis Peternakan dan Perikanan Humbahas Luhut Marbun SP melalui salah seorang stafnya, Rudi Simamora Spi kepada wartawan, Kamis (19/01) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, bahwa Hasil observasi di lapangan, ditetapkan sebanyak 29 RTP (Rumah Tangga Produksi), yang mengalami musibah kematian ikan pada keramba jaring apung adalah 25 RTP dengan jumlah ikan yang mati 261.600 kg.  Dengan perkiraan kerugian senilai Rp. 6.540.000.000.

Sedangkan untuk upaya penanggulangan dan normalisasi kwalitas air, setelah melalui hasil pengukuran kualitas air terakhir di dapat kandungan oksigen terlarut pada perairan Danau Toba Desa Tipang sekitar keramba jaring apung yaitu 5,1 ppm, pH 6,9, kandungan Nitrat, nitrit lebih kecil dari 0,1 ppm berdasarkan hasil pengukuran tanggal 16 Januari 2017 yang lalu, kondisi perairan tidak berbau menyengat,Hal ini menandakan bahwa Perairan Danau Toba Kecamatan Bakti Raja sudah normal, namun perlu dipantau dan diobservasi lanjutan, tukasnya.

Pemerintah Humbahas telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. untuk melakukan observasi lapangan secara langsung terkait kematian massal ikan di Kecamatan Bakti Raja. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyuluhan mengenai Cara Berbudidaya Ikan yang Baik dan Benar (CBIB) kepada pembudidaya keramba jaring apung di Kecamatan Bakti Raja, katanya.

Penanganan pasca musibah, Lanjut Rudi menjelaskan, langkah yang akan dilaksanakan adalah sterilisasi jaring keramba, dengan cara pembersihan lingkungan sekitar keramba jaring apung, untuk mencegah parasit, jamur, bakteri dan virus yang biasa berkembang pada bangkai ikan hingga menimbulkan wabah ikutan pada ikan bahkan pada manusia, tukusanya.

Untuk membantu pembudidaya keramba jaring apung, Dinas Peternakan dan Perikanan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Bantuan yang dapat diberikan adalah benih ikan dan pakan. Untuk itu pembudidaya keramba jaring apung diharapkan membuat permohonan dalam bentuk proposal, ujarnya.

Terkait rencana pemerintah akan memberikan bantuan kepada 29 RTP (Rumah Tangga Produksi) yang direncanakan oleh Pemkab Humbahas, Zimroben Oppusunggu Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, kepada wartawan menyebutkan, bahwa prinsip pemberian bantuan sosial adalah, pabila suatu kejadian telah berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat, bila tidak diatasi akan mengakibatkan terjadinya dampak sosial yang berkelanjutan.

Lanjut Oppusunggu menjelaskan, bahwa untuk penggunaaan dana bantuan tanggap darurat (BTT) sifatnya untuk mendanai keadaaan darurat yang sifatnya harus cepat diatasi, bila tidak cepat di atasi akan dapat menimbulkan resiko terhadap sendi sendi kehidupan sosial dan prekonomian masyarakat tersebut.

“Menurut hemat saya, atas terjadinya musibah matinya ikan milik masyarakat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apa penyebabnya, dan langkah langkah apa yang diberlakukan untuk menanggulanginya. Bila langkah langkah penanggulangan sudah diketahui , maka biaya penanggulangan tersebut dapat di danai oleh pemerintah dengan sumber dana BTT yang tujuannya untuk normalisasi dan penanggulangan yang sifatnya gawat darurat”,uajrnya mengahiri. (one)