Program Pembangunan Puskes Dinas Kesehatan Kab.Kuningan Perlu Di Sorot

Kuningan, RN. Dalam program tahun 2016 dinas kesehatan kabupaten Kuningan untuk pembangunan Puskes. Puskes baru baru ini  yang sudah di l...

Kuningan, RN.
Dalam program tahun 2016 dinas kesehatan kabupaten Kuningan untuk pembangunan Puskes. Puskes baru baru ini  yang sudah di laksanakan pada ahir tahun 2016 bulan Desember menuai kritik masarakat, yang menjadi persoalan di nilai oleh masarakat untuk pembangunan Puskes yang ada di kabupaten kuningan, kurang maksimal karena di lihat dari beberapa pembangunan Puskes di duga tidak sesuai spek seperti Puskes Luragung Puskes Cijoho puskes jalaksana.  

Dalam penggunaan besi ring memakai ring kecil enam tidak sesuai dengan bestek yang ada yang seharusnya ring 8 dengan besi tulangan 12 juga dalam pembetonan campuran semen dengan pasi,r kurang maksimal dengan perbandingan satu semen lima koral 12 pasir padahal dalam acuan SNI yang seharusnya perbandingan pembetonan satu sak semen dua koral tiga dingkul pasir tapi dalam pelaksanaan kenyataan pisik berbeda.

Ulah pihak rekanan yang nakal tidak di awasi oleh pihak pengawas dinas maupun konsultan kenyataan di lapangan pihak rekanan aman aman saja dalam penggunaan bahan matrial yang di duga asal asalan, padahal pihak dinas menurut sekdis piding sebagai PPK baru baru ini di kantornya menyebut kan pihak dinas tidak pusing pembangunan proyek puskes puskes di kabupaten kuningan sudah membayar konsultan dengan bayaran tidak sedikit untuk konsultan 34 juta untuk satu konsultan.

"Silahkan saja kalaupun di lapangan ada yang salah saya sudah ada konsultan,sebagai ppk tidak mau pusing kami sudah memepercayakan konsultan sepenuhnya".

Jawaban PPK dalam tupoksinya di anggap lucu oleh sekjen GAK HAM yans brother" sebenarnya PPK ini mengerti engga sih tugas pungsi dari PPK ko sampai ada bahasa meyerahkan semua kepada konsultan jadi pejabat pembuat komitmen dalam penggunaan uang anggaran dinas, itu harus bener bener bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaanya jangan sampai sembunyi di bawah ketiak konsultan sebagai alasan itu tidak bener. 

Kalau begitu bisa saja PPK dengan konsultan kong kalingkong hanya untuk meyerap dan pemborosan anggaran sementara dalam tugas pungsinya nol untuk itu kami lembaga GAK HAM siap mengawal persoalan ini dan mendorong pihak lembaga terkait untuk memantau pelaksanaan pisik yang sudah di laksanakan pihak rekanan, ujar Yans Brther. (ujang.H/hendra)