Lampung Utara, RN. Berbicara Tentang pertanian di Indonesia bukan hanya berbicara produksi beras sebagai makanan pokok saja, tetapi s...
Berbicara Tentang pertanian di Indonesia bukan hanya berbicara produksi beras sebagai makanan pokok saja, tetapi sudah mencakup seluruh komoditas makanan pokok untuk mewujudkan ketahanan pangan Nasional.
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam persatuan petani singkong Lampung Utara, menggelar Aksi Damai Di Pabrik singkong TNWBK Sinar Laut di teruskan ke pemerintah daerah dan DPRD setempat akibat anjloknya Harga singkong, Senin (23/01/17).
Dalam Produksi singkong tidak terlepas dari peran petani yang selalu berusaha memenuhi Target produksi yang di butuhkan oleh pasar. Namun Amat sangat di sayangkan, Nilai Jual Singkong Hanya Rp 678 Tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup masyarakat. Kondisi masyarakat Lampung Utara diibarat pepatah "Duduk diatas duri bernapas dalam lumpur".
Rasyid, selaku koordinator lapangan (korlap) petani menjabarkan, jika dalam 1 hektar tanaman singkong menghasilkan 20 ton kemudian ada kadar potongan (reflaksi) dari perusahaan sebesar 20 persen, maka akan tersisa sekitar 16 ton. Jika hasil itu dikalikan 678 rupiah, maka akan didapat 10 jutaan rupiah.
"Hasil itu belum kita total dengan jumlah selama proses tanam bajak, pupuk sampai di panen, yang rata rata saat ini mencapai 6 jutaan dan biaya cabut dan angkut. Petani cuma mendapat 2 jutaan. Mau makan apa kami petani," ujar Adi Rasyid, korlap masyarakat.
Masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung agar bisa memprihatinkan Nasib kami.
Dalam audensinya, Samsir menjabarkan, kalau selama ini Pemerintah Lampung Utara yang dipimpin Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, telah memikirkan nasib para petani singkong. Dimana sebagai langkah awal telah disepakati dengan perusahaan bila harga minimum singkong sebesar 700 rupiah.
Kemudian langkah kongkrit lanjutnya, dengan mengacu pada kajian tim Pemerintah Lampung Utara telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat. Dengan poin, harga standar minimal singkong bagi petani sebesar 1.300 sampai 1.500 rupiah/kg.
"Ketika harga singkong turun pak bupati perintahkan kita melayangkan surat ke pak Prosiden Jokowi, estimasi kami standarnya lebih jauh dari petani. Ketika surat ini melayang, 2 perwakilan dari menteri datang ke sini untuk survey ke perusahaan. dengan hasil kajian dan ditemukan standar harga 1.300/kilogram", ujar Samsir, saat bertemu dengan perwakilan petani diruang siger.
Samsir juga meminta, kalau pihak perusahaan dapat kembali membahas kadar potongan harus diterapkan, tentunya dengan menggunakan alat ukur kadar air atau kotoran, sehingga semua yang dilakukan ada dasarnya. "Kadar potongan itu harus dengan alat, tidak dengan mematahkan singkong dan ditentukan potongan, tidak dengan manual. Kami juga dari pemerintah tidak mengerti mengenai potongan itu, dan kami juga tidak bisa menentukan harga itu karena ini standar nasional", imbuhnya.
Selanjut para petani melanjutkan orasinya ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. (Bambang Irawan)
Dalam Produksi singkong tidak terlepas dari peran petani yang selalu berusaha memenuhi Target produksi yang di butuhkan oleh pasar. Namun Amat sangat di sayangkan, Nilai Jual Singkong Hanya Rp 678 Tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup masyarakat. Kondisi masyarakat Lampung Utara diibarat pepatah "Duduk diatas duri bernapas dalam lumpur".
Rasyid, selaku koordinator lapangan (korlap) petani menjabarkan, jika dalam 1 hektar tanaman singkong menghasilkan 20 ton kemudian ada kadar potongan (reflaksi) dari perusahaan sebesar 20 persen, maka akan tersisa sekitar 16 ton. Jika hasil itu dikalikan 678 rupiah, maka akan didapat 10 jutaan rupiah.
"Hasil itu belum kita total dengan jumlah selama proses tanam bajak, pupuk sampai di panen, yang rata rata saat ini mencapai 6 jutaan dan biaya cabut dan angkut. Petani cuma mendapat 2 jutaan. Mau makan apa kami petani," ujar Adi Rasyid, korlap masyarakat.
Masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung agar bisa memprihatinkan Nasib kami.
Dalam audensinya, Samsir menjabarkan, kalau selama ini Pemerintah Lampung Utara yang dipimpin Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, telah memikirkan nasib para petani singkong. Dimana sebagai langkah awal telah disepakati dengan perusahaan bila harga minimum singkong sebesar 700 rupiah.
Kemudian langkah kongkrit lanjutnya, dengan mengacu pada kajian tim Pemerintah Lampung Utara telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat. Dengan poin, harga standar minimal singkong bagi petani sebesar 1.300 sampai 1.500 rupiah/kg.
"Ketika harga singkong turun pak bupati perintahkan kita melayangkan surat ke pak Prosiden Jokowi, estimasi kami standarnya lebih jauh dari petani. Ketika surat ini melayang, 2 perwakilan dari menteri datang ke sini untuk survey ke perusahaan. dengan hasil kajian dan ditemukan standar harga 1.300/kilogram", ujar Samsir, saat bertemu dengan perwakilan petani diruang siger.
Samsir juga meminta, kalau pihak perusahaan dapat kembali membahas kadar potongan harus diterapkan, tentunya dengan menggunakan alat ukur kadar air atau kotoran, sehingga semua yang dilakukan ada dasarnya. "Kadar potongan itu harus dengan alat, tidak dengan mematahkan singkong dan ditentukan potongan, tidak dengan manual. Kami juga dari pemerintah tidak mengerti mengenai potongan itu, dan kami juga tidak bisa menentukan harga itu karena ini standar nasional", imbuhnya.
Selanjut para petani melanjutkan orasinya ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. (Bambang Irawan)
COMMENTS