Palu, RN. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan perizinan, khususnya untuk memberikan berbagai kemudahan dalam pengurusan izin inves...
Palu, RN.
Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan perizinan, khususnya untuk memberikan berbagai kemudahan dalam pengurusan izin investasi, maka dilaksanakan Rakor Pengendalian dan Perizinan se Sulawesi Tengah yang dirangkai dengan peluncuran SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu).
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (20/12) di Hotel Swissbell Palu itu, merupakan prioritas pemerintah Jokowi-JK, agar dalam pengurusan izin investasi yang ditargetkan, bisa selesai maksimal 15 hari kerja.
Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Sekretaris Daerah Dra. Derry B. Djanggola, M.Si, mengatakan, Sulawesi Tengah belakangan ini menjadi satu diantara daerah yang paling banyak diminati investor.
Ini terlihat dari data izin prinsip yang tercatat sebesar 92,8 T yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 46,2 T dan PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar 46,6 T.
Untuk capaian realisasi investasi di Sulteng hingga TW III 2016 telah mencapai Rp. 17,35 T dan telah melebihi target BKPM sebesar Rp. 14,5 T. Pencapaian tersebut tertinggi di wilayah Sulawesi dan nomor dua di Kawasan Timur Indonesia.
Dikatakannya, nilai 17,35 T itu berasal dari PMDN sebesar Rp. 920,5 M dan PMA sebesar Rp. 16,4 T. Adapun daerah sebaran penghasil investasi terbesar di Sulteng yaitu Kabupaten Morowali sebesar Rp. 13,8 T, Banggai Rp. 2,4 T, Morowali Utara Rp. 586,9 M, Poso Rp. 320,1 M dan Palu Rp. 80 M.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu se Sulawesi Tengah,” puji Gubernur Longki.
Karena itu, Longki mengharapkan dukungan semua pihak baik pusat dan daerah untuk terus mendorong dan memfasilitasi iklim investasi di Sulteng.
“Saya harap aparatur meningkatkan kualitas dan kapabilitas, bekerja profesional dan menghindari pungli,” tandasnya.
Di bagian lain dari sambutan, terkait peluncuran SIPPADU, gubernur berharap sistem itu dapat mengoptimalkan pengendalian dan perizinan di Sulteng sehingga bersumbangsih meningkatkan peringkat ease of doing business (kemudahan berbisnis) Indonesia, dari posisi saat ini peringkat 91 hingga mencapai target, keinginan pemerintah di peringkat 40 dunia.
“Dengan ini (SIPPADU) semoga investor makin mudah berinvestasi,”pungkasnya.
Rakor dihadiri pimpinan SKPD teknis khususnya para kepala BPMP2TSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) kabupaten/kota se Sulteng. Jadi narasumber rakor tersebut Kepala BPMP2TSP Prov. Sulteng Ir. Christina Sandra Tobondo, MT, widyaswara BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Gatot Subyargo Wijayadi dan Radityo Primayudharto, SH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pembukaan rakor dan peluncuran SIPPADU dilakukan simbolis Plt Sekda Derry Djanggola yang ditandai dengan pemukulan gong. (Manto)
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (20/12) di Hotel Swissbell Palu itu, merupakan prioritas pemerintah Jokowi-JK, agar dalam pengurusan izin investasi yang ditargetkan, bisa selesai maksimal 15 hari kerja.
Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Sekretaris Daerah Dra. Derry B. Djanggola, M.Si, mengatakan, Sulawesi Tengah belakangan ini menjadi satu diantara daerah yang paling banyak diminati investor.
Ini terlihat dari data izin prinsip yang tercatat sebesar 92,8 T yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 46,2 T dan PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar 46,6 T.
Untuk capaian realisasi investasi di Sulteng hingga TW III 2016 telah mencapai Rp. 17,35 T dan telah melebihi target BKPM sebesar Rp. 14,5 T. Pencapaian tersebut tertinggi di wilayah Sulawesi dan nomor dua di Kawasan Timur Indonesia.
Dikatakannya, nilai 17,35 T itu berasal dari PMDN sebesar Rp. 920,5 M dan PMA sebesar Rp. 16,4 T. Adapun daerah sebaran penghasil investasi terbesar di Sulteng yaitu Kabupaten Morowali sebesar Rp. 13,8 T, Banggai Rp. 2,4 T, Morowali Utara Rp. 586,9 M, Poso Rp. 320,1 M dan Palu Rp. 80 M.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu se Sulawesi Tengah,” puji Gubernur Longki.
Karena itu, Longki mengharapkan dukungan semua pihak baik pusat dan daerah untuk terus mendorong dan memfasilitasi iklim investasi di Sulteng.
“Saya harap aparatur meningkatkan kualitas dan kapabilitas, bekerja profesional dan menghindari pungli,” tandasnya.
Di bagian lain dari sambutan, terkait peluncuran SIPPADU, gubernur berharap sistem itu dapat mengoptimalkan pengendalian dan perizinan di Sulteng sehingga bersumbangsih meningkatkan peringkat ease of doing business (kemudahan berbisnis) Indonesia, dari posisi saat ini peringkat 91 hingga mencapai target, keinginan pemerintah di peringkat 40 dunia.
“Dengan ini (SIPPADU) semoga investor makin mudah berinvestasi,”pungkasnya.
Rakor dihadiri pimpinan SKPD teknis khususnya para kepala BPMP2TSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) kabupaten/kota se Sulteng. Jadi narasumber rakor tersebut Kepala BPMP2TSP Prov. Sulteng Ir. Christina Sandra Tobondo, MT, widyaswara BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Gatot Subyargo Wijayadi dan Radityo Primayudharto, SH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pembukaan rakor dan peluncuran SIPPADU dilakukan simbolis Plt Sekda Derry Djanggola yang ditandai dengan pemukulan gong. (Manto)
COMMENTS