Audit BPK di Kabupaten Serdang Bedagai Belum Menyeluruh

Sergai, RN.   Kewenangan dan kuasa Kepala Daerah melakukan penggantian beberapa pejabat didaerahnya memang tidak menjadi rahasia umum la...

Sergai, RN. 

Kewenangan dan kuasa Kepala Daerah melakukan penggantian beberapa pejabat didaerahnya memang tidak menjadi rahasia umum lagi. Dimana Kepala Daerah memang punya kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan pejabat yang nantinya bisa dijadikan TIM dalam menjalankan tugas kepala daerah.

Seperti halnya penggantian atau rotasi jabatan beberapa pejabat di Kabupaten Serdang Bedagai di minggu lalu yang ternyata menjadi sorotan masyarakat, Pers dan LSM. Sorotan masyarakat atas penggantian jabatan di Dinas kabupaten Serdang Bedagai itu diduga bermuatan kepentingan dan cuci tangan dalam menghindari kebobrokan kinerja oknum pejabat saat menjabat di dinas tersebut.

Kebobrokan kinerja beberapa pejabat di Kabupaten Serdang Bedagai itu mulai terkuak saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas administrasi dibeberapa Dinas. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan telah menemukan beberapa bukti atas kinerja dinas tersebut diantaranya Dinas Bina Marga, Dinas Tarukim dan Dias Pendidikan.

Semetara hasil investigasi TIM RN juga menemukan bermacam-macam permasalahan dibeberapa Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya menyangkut kekurangan volume pekerjaan dan dugaan mark up harga di dinas tersebut yang lolos dari audit BPK RI.

Hasil investigasi TIM RN dilapangan, menemukan bahwa audit BPK RI seakan masih belum dapat melakukan audit secara menyeluruh, hingga beberapa oknum Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai seakan nyaman sebab kinerjanya terkesan baik dan bersih.

Menelusuri akan hal itu awak media telah melakukan konfirmasi langsung dan melakukan konformasi tertulis pada beberapa dinas, namun sampai berita ini di muat pihak Dinas dan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai masih tidak menanggapi surat awak media.

Kenyataan ini seakan menjadi bukti bahwa pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Publik (KIP) seakan hanya wacana saja dan entah mengapa pihak penegak hukum pun masih lamban untuk bertindak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, malah pihak penegak hukum (oknum Kajari) seakan membuat alasan bahwa fakta itu sudah masuk angin!!!!   Apa berkas dugaan korupsi diibaratkan dengan kerupuk???.  (SU1)