BDT Jamin Masyarakat Miskin Dapat Subsidi Listrik

Beltim, RN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) menjamin masyarakat miskin di Kabupaten Beltim tetap terus menerima su...

Beltim, RN.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) menjamin masyarakat miskin di Kabupaten Beltim tetap terus menerima subsidi listrik. Penjaminan itu dilakukan melalui Basis Data Terpadu (BDT). Keluarga miskin yang berhak dijamin akan tetap memperoleh haknya. 

Hal ini disampaikan Bupati Beltim, Yuslih Ihza dalam pidato yang dibacakan Wakil Bupati, Burhanuddin.  Penjaminan subsidi tersebut diperlukan mengingat pada tahun 2017 ini, Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral akan mencabut subsidi bagi pelanggan listrik 2 dan 4 ampere.

“Untuk melindungi hak-hak warga miskin di Kabupaten Beltim, kita harus memastikan bahwa keluarga miskin yang berhak menerima subsidi sudah terdata di BDT. Ini bagian strategi penting dalam RPJMD sebagai terjemahan VISI kepemimpinan kami berdua,” kata Burhanuddin, saat membuka kegiatan Pelatihan Tenaga Pelaksana Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) Data Terpadu, Ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Beltim, Rabu (8/2). 

Mantan Kepala Bappeda tersebut melanjutkan, data BDT juga telah digunakan untuk menetapkan sasaran program pembangunan lainnya seperti program rumah layak huni dari SATAM EMAS. Tahun 2016 lalu, 165 rumah di bangun bagi masyarakat miskin. 

“Di satu sisi kita menjaga supaya beban hidup masyarakat miskin tidak bertambah, di satu sisi kita berupaya sekuat mungkin memberdayakan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja masyarakat,” ujar Aan, panggilan akrab Burhanuddin.

Menurutnya saat ini masyarakat miskin pada BDT di Kabupaten Beltim, tercatat sebanyak 7.585 rumah tangga atau sebanyak 25.101 jiwa. Ketepatan sasaran dalam BDT  ini sangat penting, agar dengan anggaran yang ada Kabupaten Beltim secepatnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. 

“Oleh karenanya, semua program penanggulangan kemiskinan kedepan harus semakin sinergis, dan tepat sasaran. Termasuk diantaranya kita perlu meningkatkan akuntabilitas sasaran bagi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan, dengan menata dan memberikan prioritas sasaran tertutama bagi warga yang tidak mampu. Semua hal tersebut akan kita benahi melalui pendataan secara menyeluruh dan sistemik melalui MPM,” tegas Aan.

MPM Kabupaten Beltim Paling Ideal Diadopsi, sementara itu, Narasumber Pelatihan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI, Togi Sianipar menilai kemajuan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) data terpadu di Kabupaten Beltim sangat signifikan. Ia membandingkan pada 12 daerah percontohan MPM dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, setiap tahapan MPM Kabupaten Beltim jelas target yang ingin dicapai. 

“Kita sedang mencari model yang paling ideal, untuk diberlakukan di semua daerah di Indonesia. Sepertinya yang di Belitung Timur ini kalau dilihat dari kriteria, standarisasi yang dipakai, memungkinkan sekali modelnya untuk diadopsi oleh daerah lain,” kata Togi. 

Menurutnya saat ini model MPM di Kabupaten Beltim sudah dijadikan acuan untuk Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Rujukan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur.

“Kalau untuk seluruh Provinsi di Indonesia sekarang tahapan masih scalling up, Kabupaten Beltim sudah finalisasi. Maret 2017 ini kita akan launcing di sini,” ungkap Togi. 

Meski begitu Togi tidak memungkiri jika exclucion error atau kesalahan karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk data akan dapat seluruhnya dieliminir. Namun, Ia meyakinkan persentase kesalahan sasaran menjadi sangat kecil. 

“Nah inilah tujuan kita melaksanakan pelatihan ini, para peserta TKSK inilah yang akan menjadi ujung tombak untuk menghasilkan data yang lebih valid dan berkualitas baik untuk pemuktahiran data terpadu,” ujarnya. (Jphp/@2!)