DPRD KOTIM Akan Panggil PT. GAP

Sampit, RN. DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah melalui Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam waktu dekat in...

Sampit, RN.

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah melalui Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam waktu dekat ini akan menjadwalkan untuk memanggil PT. Glonalindo Alam Perkasa (GAP) rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotim guna mencari solusi dan tanggungjawab PT. GAP karena selama ini perusahan tersebut dituding telah menyerobot lahan masyarakat empat desa yakni desa camba, Desa Soren,Desa Simpur, Desa Palangan Dikecamatan Kota Besi Kabupaten Kotim.

"Kami Akan segera mengatur Jadwal untuk memanggil menejemen PT. GAP untuk dimintai keterangan serta tanggungjawab mereka atas lahan masyakat yang digarapnya,agar dapat memberikan solusi kepada masyarakat dan pihak perusahaan pun nyaman berinvestasi dikotim "ujar Alexius Esliter Seketaris Komisi II DPRD Kotim.

Menurutnya warga dari empat desa ini berharap kepada pemerintah daerah supaya mengembaalikan Hak mereka atas tanah tersebut meningat saat ini lahan yang luasnya seluas 5.700 hektare itu sebagian besarnya masuk di wilayah empat dikecamatan kota besi dan sampai saat ini belum pernah diganti rugi.

"Jika memilihat permasalahan sebenarnya kami menilai ini perlu tindakkan tegas dari pemerintah daerah dalam hal mengembalikan hak masyarkat itu sebab diketahui sebagian lahan yang didalam HGU PT. GAP itu yang masuk dalam empat desa ini sebagiannya belum ditanami sawit dan setiap tahun jadi sasaran api ,artinya jika lahan itu tidak dikelola juga oleh PT. GAP kenapa tidak kembalikan saja ke pemiliknya toh belum pernah diganti rugi", tutur Alex.

Dituturkan Alex jika ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT. GAP seperti penggarapan lahan yang tidak sesuai HGU dan juga status kawasan nya belum Clear and Clean itu adalah tugas pemerintah daerah dan pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena jika itu benar artinya sangat merugikan daerah .

"Jika ada penggaran lain yang dilakukan oleh PT. GAP, itu merupakan ranah pemerintah daerah dan pihak penegak hukum jadi kami persilahkan pemda dan instansi terkait untuk melakukan penyelidikan dan tim Audit perizinan harus lebih jeli melihat persoalan ini", tandas Alex. (Joe)