Dugaan Korupsi di Beberapa Dinas Kabupaten Serdang Bedagai Sudah Masuk Angin

Kab. Sergai, RN.   Ketidak mampuan inspektorat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan proyek dibeberapa tahun ini seakan ...

Kab. Sergai, RN. 

Ketidak mampuan inspektorat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan proyek dibeberapa tahun ini seakan memunculkan nuasa bahwa dugaan pembiaran kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai seakan disengaja.

Kebocoran dana APBD itu terdeteksi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di perkirakan mencapai Miliaran Rupiah. Begitu juga mengenai permasalahan kebocoran Anggaran Dana Desa (ADD) yang juga mencapai Miliaran Rupiah, namun entah mengapa Bupati Serdang Bedagai “Sukirman” seakan masih bungkam dan enggan menjawab alasan atas kebocoran anggaran tersebut.

Fakta atas kebocoran dana APBD itu terungkap saat Tim RN melakukan investigasi dibeberapa tempat dan hasil yang didapat bahwa pelaksanaan proyek di Kabupaten Serdang Bedagai diduga tidak sesuai dengan Harga Satuan Material dan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan (KAK, RKS, BQ). Sehingga kebocoran dana APBD itu diduga disengaja demi untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan kelompoknya masing-masing.

Hasil investigasi lapangan oleh Tim RN itu dicoba dituangkan dalam surat laporan secara tertulis dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Namun surat konfirmasi itu seakan disepelekan oleh pihak Dinas dan malah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai “Sukirman” pun ikutan tidak sanggup untuk menjawab konfirmasi atas dugaan kebocoran APBD itu.

Sementara surat hasil investigasi Tim RN dibulan yang lalu juga dikirimkan pada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai, namun komentar mantan Oknum Kajari berinisial “PN” seakan memberikan alasan “Berkas Sudah Masuk Angin”........apa berkas dugaan korupsi Kabupaten Serdang Bedagai disamakan dengan kerupuk yang gampang masuk angin.....???

Kenyataan seperti ini seakan menjadi budaya dan kebiasaan di beberapa daerah terlebih di Provinsi Sumatera Utara sebab pihak penegak hukum seakan enggan mengungkap dugaan korupsi yang mencapai Miliaran Rupiah. Keengganan pihak penegak hukum untuk mengungkap permasalahan dugaan korupsi Miliaran itu diduga karena pihak penegak hukum seakan terbeban moral dan terbentur dengan Otonomi Daerah yang seakan menciptakan Raja-Raja kecil sebagai penguasa pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (SU1)