Ironis, Pene Rima Bantuan Punya Motor Mewah

Beltim, RN. Sebanyak 72 orang Tenaga Kerja Sosial (TKS) Masyarakat (TKSM) dan TKS Kecamatan mengikuti simulasi pemutakhiran Basis Data T...

Beltim, RN.
Sebanyak 72 orang Tenaga Kerja Sosial (TKS) Masyarakat (TKSM) dan TKS Kecamatan mengikuti simulasi pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Desa Baru Kecamatan Manggar dipilih untuk melakukan verifikasi data tersebut, Kamis (9/2).

Mereka dibagi ke dalam 7 kelompok, tiap kelompok dikoordinir oleh masing-masing TKS Kecamatan. Masing-masing kelompok melakukan pendataan minimal ke salah satu rumah warga penerima bantuan, mereka harus melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat miskin penerima bantuan.   

Saat kelompok TKSM melakukan verifikasi ada hal menarik. Di salah salah satu rumah yang menerima bantuan, terparkir beberapa buah motor. Salah satunya bisa dikatakan motor mewah. Motor dengan harga di atas 25 juta tersebut, berada tepat di teras rumah. 

Bukan hanya itu, saja anggota keluarga yang didata pun terlihat memakai perhiasan emas di gelang tangannya. Hal ini tentu saja mendapat mendapat perhatian khusus dari pendamping Program BDT, yang turut mendampingi dalam kegiatan simulasi.

“Jujur saja keluarga itu sebenarnya tidak masuk lagi dalam kategori keluarga miskin. Lihat saja, motornya lebih dari satu ada yang mewah lagi, tegel lantai rumahnya dari keramik, pondasi kokoh dan punya gelang emas. Kok aneh ya?” tanya pendamping dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI, Rini S. 

Menurut Rini penetapan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam BDT, berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 lalu. Memang diakuinya perubahan nama penerima bantuan dalam BDT harus melalui proses verifikasi dan validasi.

“Gak bisa serta merta dirubah, harus ada validasi. Mudah-mudahan pas launching Mekanisme Pemutakhiran Mandiri nanti segala data yang tidak valid dapat dieliminir,” ujarnya.

Dorong Perubahan Poli Pikir Konsumtif Rumah Tangga Miskin. Menanggapi adanya temuan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Beltim, Peris Nainggolan menyatakan ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, keluarga memang dianggap layak menerima bantuan karena standard kehidupannya. Dan yang ke dua adanya inclusion error atau salah sasaran. 

“Kita sedang mengembangkan melalui pelatihan yang sedang dijalankan dimana akan dibangun mekanisme pemutakhiran data yang dikenal dengan MPM. Melalui model proyek percontohan ini, data pemerintah daerah akan langsung terhubungkan dengan BDT Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) Kementerian Sosial, sehingga diharapkan tahun berikutnya terjadi perubahan bagi si penerima program yang memang ditemukan tidak layak lagi,” terang Peris. 

Namun Mantan Asisten II Bupati Beltim tersebut menyatakan selama ini adanya temuan lebih diakibatkan oleh adanya pola pikir konsumtif sebagian kecil masyarakat miskin. Untuk itu, Ia menghimbau agar masyarakat miskin penerima bantuan PKH dapat merubah mind set mereka dalam memanfaatkan dana yang bersumber dari bantuan program. 

“Pemerintah pusat dan daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban ekonomi masyarakat melalui progam perlindungan sosial seperti PKH, Program Indonesia Pintar, ataupun Program Indonesia Sehat. Dana yang diberikan itu harus digunakan sesuai peruntukan dan tidak digunakan untuk kebutuhan atau pola hidup konsumtif seperti membeli kendaraan motor mewah atau perhiasan,” ujarnya.

Peris pun berharap masyarakat dapat mendukung dengan upaya pengentasan kemiskinan yang diimbangi dengan perubahan pola pikir di masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka tersebut sesuai dengan amanat Bupati dan Wakil yang tercermin melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Jphp/@2!)