Warga Korban Kebakaran Akan Dibuatkan Rumah

Beltim, RN.   Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza meminta agar pemerintah desa dapat memasukkan pembangunan rumah warga korban k...

Beltim, RN. 

Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza meminta agar pemerintah desa dapat memasukkan pembangunan rumah warga korban kebakaran ke dalam Program Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni SATAM EMAS. Pembangunan itu harus dapat dilakukan secepatnya untuk mengurangi beban masyarakat yang baru tertimpa musibah. 

“Itu saya dengar banyak rumah-rumah warga kita yang pernah terbakar. Saya minta masukkkan ke dalam SATAM EMAS, harus dibangun secepatnya,” kata Yuslih saat membuka Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Manggar, di Aula Kantor Kecamatan, Jum’at (10/2). 

Menurutnya bantuan untuk warga korban kebakaran selama ini belum pernah dianggarkan secara khusus di dinas terkait. Ia melihat satu-satunya cara cepat untuk membantu adalah melalui Program Satam Emas. 

“Di Dinas Sosial itu dak ada anggarannya, makanya desa itu segera la diinventarisir. Warganya siapa aja yang jadi korban, itu harus dimasukkan tahun ini,” ujar Yuslih. 

Menurut Yuslih, Musrembang adalah salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan juga memenuhi hajat masyarakat.  Untuk itu, skala prioritas pembangunan di tingkat desa hendaknya jadi usulan yang nanti dapat diperjuangkan di tingkat Kabupaten. 

“Camat kawal itu, mana usulan prioritas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Nanti silahkan koordinasikan dengan saya, kalau ada hambatan,” kata Yuslih. 

Mulai Terapkan E-Planning

Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Peris Nainggolan mengatakan tahun ini Pemkab Beltim akan memulai tahapan Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning). E-planning adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), KUA-PPAS Perubahan, dan RKPD Perubahan agar dapat terselesaikan dengan mudah dan tepat.

“Ini sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No 54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu e-planning, BP4D dapat memaksimalkan sistem dan sitem juga mampu menyajkan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan,” terang Peris. 

Peris menjamin dengan adanya penerapan e-planning perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara sistematis. Mengingat, segala perencanaan sudah terkam dari awal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Semuanya seusuai RKPD dan dimasukkan dalam KUA PPAS. Ini juga salah satu syarat agar Kabupaten kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” ungkapnya. (Jphp/@2!)