DPRD Desak Pemkab Beri Kemudahan Perijinan Tambang Galian C

PAD SEKTOR GALIAN C BISA BERIMBAS DAN BERPENGARUH PADA PEMBANGUNAN Sampit, RN.  Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, ...

PAD SEKTOR GALIAN C BISA BERIMBAS DAN BERPENGARUH PADA PEMBANGUNAN
Sampit, RN. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera membuat kebijakan tepat pasca penutupan sektor tambang galian C. Alasannya jika tidak segera disikapi, penutupan tambang galian C dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru.

Menurut dia, persoalan galian C ini akibat tidak adanya ketidakpastian hukum selain itu juga karena tidak ada regulasi yang jelas untuk mengatur penerbitan ijin, akhirnya menyebabkan banyak warga masyarakat kehilangan pekerjaan.

“Akibat tidak adanya kepastian hukum yang jelas, juga berimbas kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita yang selama ini bisa dikatakan kecolongan, padahal disisi lain kami DPRD sejak dulu menginginkan setidaknya ada PAD dari sektor galian C karena sangat berpotensi,” katanya kepada wartawan disampit, senin (17/4).

Untuk itu lanjut Politisi Golkar ini, pemerintah daerah harus segera memberikan solusi yang tepat sebelum masalah semakin berkembang karena persoalan ini begitu kompleks dan rumit sangat berpotensi menimbulkan dampak permasalahan baru yang lebih besar di masyarakat baik dalam masalah lapangan pekerjaan maupun bidang pembangunan.

“Kita semua tau sektor galian C itu menyangkut hajad hidup orang banyak, yang cari makan disitu tidak sedikit ada sopir truk, buruh bangunan, juga masyarakat yang ingin membangun sesuatu jadi tidak karena terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dihasilkan dari tambang galian C,” tegasnya.

Ia juga menyesalkan pemerintah daerah selama ini beranggapan bahwa, pengusaha tambang galian C dikotawaringin timur yang tidak ingin mengurus ijin, padahal justru mereka (pengusaha) yang kesulitan dalam memperoleh ijin tambang.

“Mereka pengusaha sebenarnya mau mengurus perijinan hanya saja saat ini kan jelas sesuai dengan aturan untuk pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga mereka pengusaha mungkin kesulitan untuk memperoleh informasi soal mekanisme perijinan,” ungkapnya.

Ditambahkanya, sesuai dengan informasi yang ia terima dalam hasil rapat bersama dengan pihak pemerintah daerah, bisa dipastikan seluruh tambang Galian C tidak mengantongi perijinan apapun sehingga kedepannya sangat berpotensi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks terutama dikalangan masyarakat. (Joe)