DPRD Kotim Merasa Dilecehkan Pihak Perusahaan, PT. Mas Masuk Catatan Merah DPRD Kotim

Sampit, RN.  Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak dihadiri oleh PT. Maju Aneka Sawit (MAS) sehingga membuat kecewa dan berang warga des...

Sampit, RN. 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak dihadiri oleh PT. Maju Aneka Sawit (MAS) sehingga membuat kecewa dan berang warga desa Kawan Batu Kecamatan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, begitu pula anggota DPRD Komisi I Kabupaten Kotim Kalimantan Tengaah yang digelar kamis (13/4).

Merasa diremehkan, DPRD Kotim berhenti mengupayakan mediasi berikutnya dan akan memanggil kembali pihak management PT. MAS di rapat dengar pendapat (RDP) yang akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat. Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo mengatakan, kami sangat sangat kecewa sekaligus merasa disepelekan oleh PT.MAS, pasalnya perusahaan itu sama sekali tak berkeinginan hadir dalam rapat mediasi konflik sengketa lahan dengan warga desa kawan batu sesuai dengan jadwal.

“Padahal, perusahaan itu jauh-jauh hari sudah menerima undangan resmi dari lembaga ini untuk agenda rapat dengar pendapat mediasi persoalan sengketa lahan,” kata dia kepada wartawan disampit, usai memimpin rapat yang disimpulkan bersama untuk dibatalkan itu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kotim, Syahbana ia menilai sikap PT.MAS dianggap telah melecehan instansi DPRD. Selain akan menggelar RDP kembali, sikap management perusahaan juga akan di masukan dalam catatan merah Komisi I karena dianggap telah melecehkan nama lembaga.

“Ini catatan merah untuk kami komisi I karena ketidakhadiran pihak management perusahaan, selain itu alasannya juga tidak masuk akal sebab ketika kami konfirmasi kembali justru pihak perusahaan beralasan tidak mengetahui bahwa ada agenda rapat dengar pendapat (RDP) pada hari ini,” tegasnya.

Sementara itu Heriyanto perwakilan masyarakat desa kawan batu, mengaku sangat kecewa karena pihak perusahaan tidak hadir untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang dianggap sudah berlarut-larut itu.

“Sudah pasti kami kecewa untuk yang kesekian kalinya sebab sebelumnya juga pernah dimediasi ditingkat desa dan kecamatan tapi belum juga ada titik terang atas, sehingga kami berharap tadinya setelah dibawa ditingkat kabupaten bisa terselesainkan tapi justru pihak perusahaan yang sengaja tidak hadir,” ungkapnya.

Heriyanto menjelaskan, lahan yang di klaim oleh pihaknya tersebut berjumlah sekitar 60 hektare lebih yang sampai sekarang belum pernah diganti rugi pihak perusahaan, pihaknya mengaku tidak keberatan jika penyelesaiannya harus menggunakan pola kemitraan dengan perusahaan. Ditambahkannya, untuk status yang disengketakan tersebut saat ini tidak boleh ada aktifitas apapun baik dari pihak masyarakat maupun pihak perusahaan setempat,” tidak kami ijinkan ada aktifitas apapun diatas lahan yang disengketakan sampai ada solusi untuk persoalan ini,”pungkasnya. (Joe)