Nuryadin: UU KP Mutlak Dibutuhkan

Depok RN. Penerimaan pajak masih belum maksimal, tidak sesuai target yang hanya mampu mencapai 85 persen. Salah satu indikasi penyebab tid...

Depok RN.
Penerimaan pajak masih belum maksimal, tidak sesuai target yang hanya mampu mencapai 85 persen. Salah satu indikasi penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah jumlah petugas pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak, meskipun sudah di bantu oleh konsultan pajak. Karena itu, kiranya DPR dan  pemerintah perlu mengesahkan UU konsultan pajak untuk dapat membantu kinerja petugas pajak, dalam mencapai target sesuai yang ditetapkan APBN.

Melihat pentingnya Undang-Undang konsultan pajak, ketua Ikatan konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Depok, Nuryadin Rahman  di sela-sela acara seminar Kupas Tuntas Tatacara menyusun TP Doc berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016" selasa (11/4) di Margo hotel depok mengatakan perlu adanya Undang-Undang demi profesionalisme kinerja konsultan pajak. Berikut pernyataannya:

Adanya Undang-undang Konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh konsultan pajak yang mana peran dari konsultan pajak untuk membantu DJP/negara dalam penerimaan negara di sektor Perpajakan  Dengan adanya UU Konsultan pajak seorang konsultan pajak  menjadi lebih memiliki hubungan setara atau mitra dengan DJP. Keberadaannya juga jadi lebih diakui sebab yang mengatur pelaksanaan adalah UU sama dengan profesi lainnya seperti Notaris, advokat, dan Akuntan yang sudah lebih dulu diatur dengan UU.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem self assesment yang mana wajib pajak diberi kebebasan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri sesuai aturan pajak yang berlaku  maka wajib pajak membutuhkan partner dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (tax comoliance).

Oleh karena itu konsultan pajak yang menjadi partner wajib pajak harus setara dengan DJP yang diatur oleh UU.

Keberhasilan pemungutan pajak ditopang oleh 3 Pilar yang saling melengkapi yaitu;
1. Wajib Pajak
2. Aparat Pajak dan
3. Konsultan Pajak

Dengan demikian, UU konsultan pajak menjadi sangat Mutlak dibutuhkan oleh konsultan pajak untuk mensukseskan penerimaan negara disektor perpajakan. (Dof)