Ketua Pokja : "Kita Perlu Biaya Operasional Agraria"

Lampung Timur, RN.  Tindakan pungutan liar (pungli) Rp. 700, 000.untuk biaya pembuatan sertifikat PRONA diduga dilakukan oleh Ruba'...

Lampung Timur, RN. 

Tindakan pungutan liar (pungli) Rp. 700, 000.untuk biaya pembuatan sertifikat PRONA diduga dilakukan oleh Ruba'i Ketua panitia kegiatan Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana, namun merupakan tanggung jawab Sugeng Kepala Desa setempat. Pungutan dilakukan terhadap peserta kegiatan legalisasi aset proyek operasi nasional agraria (PRONA), untuk biaya pembuatan sertifikat dari 200 sertifikat prona program Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN RI tahun 2017.

Menurut masyarakat sebagai peserta, Kepala Dusun (Kadus) 04 atau anggota panitia memungut Rp. 700, 000. per-sertifikat.

"Ya saya ditarik 700 oleh Kadus, didusun ini sekitar 8 orang",kata peserta pada Kamis, 8/6 via ponselnya.

Ketua Pokja atau panitia kegiatan, Ruba'i, mengakui memungut Rp. 400, 000 per-sertifikat. Hasil pungutan untuk biaya operasional oknum pihak Kantor Pertanahan Lampung Timur. Bahkan praktik pungli juga terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp.700, 000. per-sertifikat dari 200 sertifikat.

"Kita perlu biaya materai, patok dan BIAYA OPERASIONAL AGRARIA dan nominalnya 300 - 400. Tapi kalo tahun (2015) kemaren ya 700 bayarnya", jelas Roba'i dirumahnya.

Hal senada dikatakan oleh Sugeng Kepala Desa RJU II, pihaknya memungut bervariasi Rp.300,000.-Rp.400,000. per-sertifikat.

"Variasi, ada yang 400 dan 300 sesuai kelengkapan masing - masing. Jangan kita sia - siakan program Pemerintah ini",ujar Sugeng.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bersama Kita Bisa (LSM BERKITAB) Lampung Timur, Mudabar, RI akan melayangkan surat pengaduan kepada Tim Saber Pungli Kejaksaan Negeri Sukadana. Tim investigasinya menemukan  dugaan tindakan memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungli Rp.700, 000. per-sertifikat PRONA yang dilakukan oleh Sugeng Kades RJU II melalui Ketua Pokja dan atau Pokmas. Tindakan pungli itu menyimpang dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Sehingga merugikan keuangan Negara dan terjadi kerugian sosial masyarakat secara administrasi dan materi. Sebagai pemangku jabatan umum, Sugeng dan pihak terkait diduga memanfaatkan program Pemerintah. 

"Selama ini pihak BPN Lamtim berkata gratis. Ternyata hasil pungli dibagi - bagi ke pihak terkait, seperti untuk biaya operasional pihak BPN", tegas Mudabar.

Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari rupiah murni pada APBN yang dialokasikan ke DIPA APBN RI. Biaya itu meliputi biaya penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak / pengesahan data yuridis, penerbitan sertifikat, supervisi dan pelaporan. Sedangkan untuk biaya materai, membuat memasang patok batas, bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

Mudabar menilai dugaan tindakan pungli bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 ayat (1) dan ayat (2). Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Memberian Sertifikat Hak Tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penegasan hak tanah adat dan konvensi bekas hak tanah adat, yang menjadi obyek PRONA, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, "pemberian hak - hak atas tanah Negara kepada masyarakat, penegasan / pengakuan atas tanah - tanah adat dan tanah - tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi PRONA dalam rangka pensertifikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti telah ditentukan dalam Permendagri nomor 1/1975, kepada penerima hak - haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.

Hal ini juga sesuai dengan informasi dilaman resmi BPN, rincian biaya administrasi PRONA, pemberian hak atas tanah Negara seluruhnya Rp.20,000. Di samping biaya administrasi kepada setiap penerima hak atas tanah negara dikenakan pula uang pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform Rp.50 % dari biaya administrasi, yakni sebesar Rp.10,000. Setiap pemohon dikenakan biaya panitia A seluruhnya Rp.37,500. Kesimpulannya, pengurusan sertifikat tanah PRONA memang dikenakan biaya yaitu biaya administrasi, rinciannya sebagaimana tersebut diatas sehingga berjumlah Rp.67,500.

Sedangkan bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) tidak mungkin dikenakan bagi peserta PRONA "Setiap peserta PRONA belum tentu dikenakan BPHTB dan PPh, logikanya berapa untuk biaya patok dan panitia didesa", jelasnya.

Mudabar mengharap agar semua peristiwa dugaan pungli agar ditindak lanjuti sampai tuntas oleh Tim Saber Pungli berikut pada tahun 2015. "Kami harap tim saber pungli Kejari sukadana, agar dapat menindaklanjuti semua peristiwa pungli biaya sertifikat prona beserta tahun 2015 berikut Desa Sukadana Ilir dan Desa lainnya",harap Ketua LSM BERKITAB Lamtim.  (Ropian Koenang)