Ade Adriansyah Minta DPR Seirama Dengan Pemerintah Dukung Perppu Ormas

Jakarta RN. Presiden Republik Indonesia pada senin (10/7/2017) lalu menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Oganisasi Kemasyar...

Jakarta RN.

Presiden Republik Indonesia pada senin (10/7/2017) lalu menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Oganisasi Kemasyarakatan, meskipun tidak sedikit yang memprotes atas terbitnya Perppu tersebut. Sebagian kalangan menilai Perppu sebagai tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap ormas, ada juga yang justeru menilai jika dikeluarkannya Perppu akan membuat organisasi menjadi tertib dan menfilter  dari yang akan membahayakan keutuhan berbangsa.

Menkopolhukam Wiranto membantah bahwa pemerintah ingin berbuat sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu organisasi kemasyarakatan, pemerintah Wiranto kemukakan memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut.

Ade Adriansyah Utama Koordinator Gerakan Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (GAHMI), Jumat (14/7) kemarin menyambut baik atas di terbitkannya Perppu No.2 tahun 2017 tersebut, menurut Ade, sapaan akrab Ade Adriansyah Utama, sudah menjadi tugas pemerintah beserta perangkatnya untuk menjaga dan menyelamatkan bangsa dari perpecahan.

"Sudah seharusnya pemerintah ingin menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan, toh kalau ada kelompok islam yang tidak setuju dengan Perppu itu, mereka juga tidak mewakili Islam secara keseluruhan, karena NU dan Muhammadiyah yang dari sejarah bangsa ini merdeka bersama-sama menyatakan final idiologi Pancasila. Bukan seperti kelompok dengan idiologi tersendiri yang kebablasan", ujar Ade.

Ade yang juga direktur Megapolitan Strategis Indonesia tersebut mengatakan, apabila negara beserta semua yang ada di dalamnya harus  menjunjung tinggi kebhinnekaan dan berharap semua ormas yang ada harus mengakui dan mentaati.

"Ideologi ormas jangan melenceng dari negara, harus mengutamakan keberagaman dan tidak perlu di pertentangkan dengan Islam. Harus moderat santun bukan keras atau radikal.  Di kita jelas-jelas ada ormas yang dari awal tidak mengakui negara beserta perangkatnya dengan mengatakan thoghut,"jelasnya.

Dengan menganut system demokrasi, Ade memandang jika pemerintah tidak anti Islam, justeru menginginkan islam sebagai mayoritas menjadi pengayom.

"Kita sepakat berdemokrasi, sementara ada yang berlindung di balik demokrasi yang mereka sebenarnya sangat anti, itu yang meresahkan negara rakyat dan bangsa. Saya yakin Pemerintah tidak anti Islam,  justru ingin Islam sebagai mayoritas menjadi pengayom sendi sendi berbangsa, bernegara, menerapkan keteduhan dan kesantunan", tegas Ade.

Ade juga berharap agar sekiranya DPR seirama dengan pemerintah agar Perppu dapat lolos, demi kepentingan bangsa.

" Saya berharap DPR seirama dengan pemerintah agar Perppu diloloskan bukan di hambat, Karena bangsa ini butuh kepastian. Kita akan melihat kepentingan bangsa atau kepentingan kelompok kalau Perppu ini di hambat oleh DPR,  dan saya mendukung Polri untuk menindak lanjuti Perppu yang sudah di tanda tangani oleh presiden," pungkasnya. (Dof)