DPRD Depok Bahas Raperda Pendidikan dan SKD

Depok, RN. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sedang membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni, Raperda tentang...

Depok, RN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sedang membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni, Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dan Raperda perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Maka untuk membahas kedua Raperda tersebut telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Depok, sebagai ketua Pansus adalah Sahat Farida Berlian merangkap Wakil Ketua Komisi D membidangi masalah pendidikan dan Kesehatan. Sedangkan Wakil ketua Pansus Turiman, dari Fraksi Gerindra, serta sekretaris Pansus Pradana Mulyo Yunanda, dari fraksi Demokrat, keduanya juga dari komisi D.

Ketua Pansus DPRD Depok, Sahat Farida Berlian mengungkapkan, bahwa Raperda SKD ini menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat karena akan menjadi acuan masa depan akses pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Depok, dan sesuai program Pemerintah Pusat bahwa semua Warga Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Pada tahun 2019.

“Jadi, DPRD Kota Depok mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat Kota Depok yang meminta agar pemerintah Kota Depok menggratiskan BPJS Kelas III bagi warga yang kurang mampu, dalam APBD Kota Depok sudah dianggarkan yaitu 10% untuk bidang kesehatan,” ungkapnya kemarin, di Gedung DPRD Kota Depok.

Dia menjelaskan, bahwa berdasarkan matriks pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya pada bidang Pendidikan dinyatakan bahwa kewenangan Daerah Kota/Kabupaten meliputi pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, sementara pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pengelolaan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

“Sehingga untuk melaksanakan Peraturan diatas maka perda tentang pendidikan yang sudah ada perlu dilakukan perubahan. Berkaitan dengan itu Pemerintah Kota Depok telah mengusulkan Raperda Perubahan atas perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk dibahas bersama,” jelas Sahat.

Menurutnya, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Depok.

“Sedangkan pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggara pendidikan nasional oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional,” tutur Sahat.

Sahat menerangkan, bahwa kegiatan Pansus yang membahas 2 Raperda ini diawali dengan pembahasan awal Draft Raperda pada awal April lalu di Hotel Ciputra Cibubur bersama dinas kesehatan, dinas pendidikan dan bagian hukum setda Kota Depok, dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing) dengan masyarakat.

“Selain itu juga telah dilaksanakan Kajian Antar Daerah, seperti ke Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Tanggerang dalam rangka menyerap data dan informasi Perda Sistem Kesehatan Daerah serta Perda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementrian Kesehatan,” terangnya.

Sahat menambahkan, bahwa pembahasan akhir draft Raperda tersebut masih dalam rapat pembahasan selanjutnya dengan stakeholder terkait. Apabila telah selesai dilakukan perubahan dan perbaikan pada draft kedua Raperda ini oleh Pansus Raperda yang dianggap cukup.

“Maka draft kedua raperda ini dapat diteruskan untuk difasilitasi oleh Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Biro Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Amanah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah, sebelum mendapat persetujuan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD setempat di dalam sudang paripurna DPRD Kota Depok,” ujarnya. (RS)