Program Rutilahu BSPS Kab. Kuningan Diduga Mark Up Harga Penerima Bantuan Mengeluh

Kuningan, RN Tahun 2016 Kabupaten Kuningan mendapat bantuan dari pusat anggaran APBN untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) d...

Kuningan, RN

Tahun 2016 Kabupaten Kuningan mendapat bantuan dari pusat anggaran APBN untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan kuota keseluruhan penerima hampir mencapai kurang lebih 1000 KK, yang terbagi dari beberapa desa salah satunya Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin yang mencapai kuota penerima kurang lebih 97 KK. Pelaksanakan rehab rumah kumuh bagi masyarakat miskin dalam pengerjaanya dilakukan dengan bergotong royong bersama masyarakat.

Hasil pantauan media di lapangan, ada salah satu masyarakat  penerima bantuan yang namanya tidak mau disebutkan berinisial ST, ia mengeluhkan terkait pengiriman bahan material yang menurutnya tidak sesuai dengan kuota jumlah barang hebel perkubiknya dan di dalam program BSPS harga dinilai tinggi berbeda dengan harga umum seperti harga di pasaran toko material pada umumnya. 

Dalam program seperti hebel di kirim satu kubiknya dengan jumlah 83 ini hanya kirim 80 dengan harga Rp 900.000 padahal di pasaran umumnya harga satu kubik jumlah hebel 83 adalah Rp 750.000. Juga semen MU perekat kalau di program BSPS harganya Rp 150.000 ada lebih selisih Rp 30.000 pada umumnya di pasaran harga semen MU Rp 120.000 per sak, tutur ST. Belum lagi dari harga material yang lainnya, tentunya ini jelas berdampak pada masyarakat penerima bantuan dan banyak menimbulkan pertanyaan. Menurutnya dalam program APBN yang disebut BSPS ini harga yang dicantumkan terlalu tinggi dari harga biasanya, yang pada akhirnya menurut ST masih banyak kekurangan pada pembangunan rumahnya dan tidak tahu rumahnya akan rampung atau tidak.

Mestinya pihak konsultan pengawasan ataupun pihak kementerian harus lebih jeli dalam hal harga bahan material di lapangan jangan sampai ada harga yang melebihi harga umum HET di pasaran sehingga dalam bantuan BSPS untuk membantu masyarakat miskin ini benar benar bersih dari KKN jangan sampai timbul keluhan di masyarakat penerima manfaat serta jauh dari kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut ketua LPKI Kabupaten Kuningan Supriatna, "dalam konteks program pemerintah apalagi dalam bentuk bantuan ke masyarakat miskin sering sekali ditemukan kecurangan kecurangan oleh oknum tertentu yang terlibat di dalamnya, maka dari itu para penindak hukum dapat menindak hal ini yang terjadi di dalam program BSPS dan jangan dibiarkan serta harus dipantau sehingga nantinya bisa jadi temuan dan bahan penindakan dalam pelanggaranya kalau memang dibiarkan ini makin keenakan dan berlarut, hal ini sudah jelas jelas merugikan masyarakat dan negara eh malah aman aman saja, kita lihat saja nanti akan jadinya seperti apa," jelasnya. (ujang.hendra)