Shafruhan Dukung Angkot Ber AC

Jakarta RN. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Um...

Jakarta RN.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, mendapat dukungan Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan

Shafruhan menilai jika peraturan tersebut sudah selayaknya di dukung karena untuk pelayanan yang lebih baik kepada penumpang.

"Demi kenyamanan penumpang, sudah seharusnya peraturan tersebut kita dukung, persaingan angkutan umum semakin ketat, kalau kita juga tidak memperbaiki diri dalam sisi pelayanan, khususnya keamanan dan kenyamanan, maka kita akan tertinggal", terang Shafruhan saat di hubungi RN, jumat (7/7/2017) siang.

Namun demikian, Shafruhan mengusulkan agar pengusaha angkot tidak menggunakan buatan karoseri karena kualitas yang meragukan, dan bekerja sama dengan APM (Agen Pemegang Merk) agar kualitas yang di gunakan lebih terjamin.

"Saya usul spesifikasi kendaraan angkutan umum menggunakan produk hasil pabrikan agar kuat dan awet, bukan karoseri. Bisa di bayangkan,  rarusan kali angkutan umum buka tutup pintu, itu sangat berpengaruh, apalagi kalau bicara AC", Jelasnya.

Dalam Permenhub Nomor 29 Tahun 2015, salah satu point di dalamnya adalah memasang fasilitas AC di dalam angkot. Sementara angkot yang ada saat ini tidak efektif jika langsung diberi AC karena menggunakan pintu lipat.

"Bisa di bayangkan, pintu lipat itu engselnya berat, akan menyulitkan penumpang, sementara frekuensi penumpang turun naik tinggi, maka dari itu saya meragukan buatan karoseri mampu bertahan", tambahnya.

Shafruhan juga menjelaskan tentang keunggulan apabila bekerja sama dengan APM.

"Dengan bekerja sama dengan APM, pengusaha angkot dapat dengan tenang meningkatkan pelayanan, karena kualitasnya yang terjamin, ada after sales services nya lagi, dan yang tidak kalah menarik APM ikut bertanggung jawab pada layanan purna jualnya," pungkas Shafruhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan agar masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum, paling lambat Februari 2018 tahun depan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan semua angkot sudah harus berfasilitas AC. Adapun teknis pelaksanaan sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah daerah dan Organda serta pihak terkait. (Dof)