Dana Desa di Kabupaten Sukabumi Rawan Penyelewengan, Perlu Adanya Pengawasan Khusus !

Sukabumi, RN Pemerintahan tingkat desa boleh berbangga karena levelnya sudah setingkat dengan instansi-instansi lainnya, karena sekara...

Sukabumi, RN

Pemerintahan tingkat desa boleh berbangga karena levelnya sudah setingkat dengan instansi-instansi lainnya, karena sekarang sudah memiliki Menterinya yang duduk di Jakarta, dan bahkan seorang Kades bisa menghadap secara langsung dengan Menterinya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) bakal mengucurkan dana Rp 1 miliar ke setiap desa. Untuk mengawasi penyaluran dana tersebut, mereka akan dikawal oleh Polri, Kejaksaan, KPK, PERS, LSM, dan institusi lainnya, termasuk masyarakat.

Menurut Kepala Divisi Humas POLRI, Irjen Setyo Wasisto, nota kesepahaman ini bakal segera digelar untuk memudahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa tersebut dan dana-dana yang lainnya, seperti bantuan dari Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten.

"Dalam waktu dekat ini, baik Polri dan Kemendes telah sepakat mengawasi terkait dana desa yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat," katanya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (8/8).

Irjen Setyo Wasisto pun menambahkan, kerjasama ini dilakukan agar dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna dalam peruntukkannya.  Polri akan mengerahkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengawasi dana desa tersebut.  Sehingga diharapkan penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran dan tepat guna, dan tidak digunakan untuk hal-hal lain, dan ini adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan," jelasnya.

Adapun teknisnya nanti aparat terkait akan mendampingi desa dalam penggunaan dana desa tersebut. Namun hal ini polisi hanya akan mengawasi proses secara rinci dari penggunaan dana tersebut.

"Polisi bukan tugasnya mengaudit, kita hanya melakukan tugas pengawasan fisik, mendampingi kades yang mempunyai program, misalnya membangun jalan 100 meter, speknya seperti apa, kami akan melakukan pengawasan di lapangan," ungkapnya.

Dalam pengawasan itu, Irjen Setyo Waseso menginstruksikan, bahwa satu desa akan diawasi oleh satu orang polisi. Tetapi ia mengakui masih kekurangan personel, mengingat jumlah desa yang ada di Indonesia ini terdiri dari puluhan ribu desa, itu pun masih kurang. "Target kita 70 ribu, sementara desa di Indonesia berjumlah sebanyak 74 ribu sekian lebih," tandasnya.

Tetapi alangkah baiknya apabila peran serta masyarakat atau tokoh masyarakat lebih diaktifkan sebagai perwakilan di setiap desa untuk mengawasi dan mengontrol yang tidak ada perbedaan fungsinya dengan Polisi, bahkan kontrol masyarakat lebih intensif, karena masyarakat jelas-jelas domisilinya lebih dekat dengan desa.  (H.M. Husaeni/Erick)