Pelepasan Kawasan, Pemda Targetkan Selesai Tahun Ini

Sampit, RN Plt. Seketaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Halikinor mengatakan tahun ini Pemkab Kotim kembali menganggarkan di APB...

Sampit, RN

Plt. Seketaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Halikinor mengatakan tahun ini Pemkab Kotim kembali menganggarkan di APBD Perubahan supaya tahun ini proses pelepasan kawasan sudah bisa dilakukan  dan rampung tahun ini.

"Tahun ini akan segera kita selesaikan status kawasan di Kotim ini terutama tapal batas antara Kabupaten-Kota,” janjinya.

Dia juga mengakui selama ini Pemerintah Daerah memang sudah pernah menganggarkan untuk pelepasan kawasan namun karena masih banyak kendala salah satunya tapal batas sehingga anggaran itu tidak bisa digunakan dan kembali lagi ke kas daerah.

“Dia mengakui dampak dari lahan yang masih berstatus Hutan Produksi Konversi (HPK) Kawasan Penggunaan Lain (KPL) dan hutan produksi yang belum dialihkan statusnya membuat pembangunan di Kotawaringin ini terhambat salah satunya seperti pembangunan jalan jembatan, irigasi hingga cetak sawah pun tidak bisa dilakukan,” akunya.

Pemkab berharap tahun ini masalah lahan di Kotim ini sudah Clean and Clear dan pembangunan yang sempat terhenti itu bisa dilanjutkan kembali. ”Kami targetkan tahun 2017 sudah beres dan di APBD murni pembangunan maupun cetak sawah itu sudah bisa berjalan tanpa ada kendala lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya wakil ketua DPRD Kotim H. Supriadi MT mengatakan selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai lemah dalam menyelesaikan status kawasan hingga menghambat pembangunan di daerah ini. Pemkab harusnya fokus menyelesaikan status kawasan, agar pembangunan di daerah ini tidak terhambat. Seperti infrastruktur jalan, cetak sawah dan sektor lainnya.

"Sementara yang untuk kepentingan daerah lambat prosesnya, ini yang menjadi tanda tanya, dan memperlihatkan kelemahan dari Pemerintah Daerah," tukas Supriadi.

Menurutnya pemerintah daerah serius menyelesaikan masalah ini, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah di programkan.

”Apalagi seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim beberapa waktu lalu sekitar 90 persen kawasan pertanian di Kotim masuk dalam kawasan hutan,” jelasnya. (Joe)