UPT Pendidikan Akan Berganti Jadi Satuan Pendidikan

Depok, RN. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Pancoran Mas Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan akan dialihkan men...

Depok, RN.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Pancoran Mas Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan akan dialihkan menjadi Satuan Pendidikan di Depok. Hal itu merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kota Depok, Edi Nurhandi mengatakan, ke depan, keberadaan UPT Pendidikan yang ada di 11 kecamatan akan berubah menjadi Satuan Pendidikan yang terdapat di tiap sekolah. Edi menerangkan, dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 pasal 42, selain berisi dalam pasal 41, terdapat UPTD di bidang pendidikan dan disebutkan berupa Satuan Pendidikan.

“Satuan pendidikan tersebut ada yang berbentuk formal dan non formal. Kemudian, dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 pasal 30 dijelaskan Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar,” jelas Edi kepada depok.go.id, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/07/2017).

Dikatakannya, dengan adanya Permendagri ini, keberadaan sekolah melalui Satuan Pendidikannya akan berkoordinasi secara langsung dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Sebab, UPT Pendidikan di 11 kecamatan sudah digantikan oleh Satuan Pendidikan di sekolah, sehingga koordinasi bisa lebih cepat dan efisien.

“Jadi bukan dibubarkan untuk UPT yang ada di bawah naungan Disdik. Melainkan berganti menjadi Satuan Pendidikan. Karena, dalam Permendagri tersebut hanya berkaitan dengan perubahan UPT Pendidikan yang saat ini ada 11 Kecamatan,” terangnya.

Dirinya menambahkan, adanya perubahan UPT Pendidikan menjadi Satuan Pendidikan tersebut, tidak berlaku terhadap UPT pada dinas maupun lembaga lainnya. Sebab, sambung Edi, dalam pasal 20 Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan, setiap dinas maupun badan daerah di kabupaten/kota dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional maupun kegiatan teknis penunjang tertentu. (Herdian)