Banyak Orang Merasa Miskin Namun Tidak Miskin

Beltim, RN Hasil studi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiwa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) mengungkapkan jika di Kabupaten Beli...

Beltim, RN

Hasil studi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiwa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) mengungkapkan jika di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) banyak Rumah Tangga (RT) yang merasa miskin namun tidak miskin.

Data menyebutkan jika dari 31,92 persen RT yang dianggap miskin, hanya 5,76 persen yang benar-benar miskin, 26,16 persen hanya merasa miskin namun secara fisik mereka tidak masuk garis kemiskinan.
          

Hasil penelitian PKL mahasiwa tingkat III STIS tersebut dilakukan pada periode Februari hingga Maret 2017 lalu, ke 140 desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (Babel). Dengan responden mencapai 7080 RT dan sensus mencapai 708 blok.
          

Hasil penelitian itu disajikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diseminasi Hasil Studi Kemiskinan Tingkat Desa Kabupaten Beltim, di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Selasa (19/9).

Rakor dihadiri Wakil Bupati Beltim Burhanuddin, Kepala STIS Hamongan Ritonga, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Babel Darwis Sitorus, Pimpinan OPD, Pemkab Beltim, camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Beltim.

“Jadi kenapa mereka merasa memiliki persepsi miskin karena mereka merasa kalau pendapatan ideal mereka di bawah pendapatan garis miskin subjektif. Pendapatan mereka tidak sampai ke pendapatan ideal Rp 2,5 juta perbulan,” jelas Lydia Putri, Mahasiswi STIS yang melakukan survey.

Mahasiswi tahun ketiga STIS ini menjelaskan apa dirasakan oleh 26,16 persen RT tersebut masuk ke dalam kemiskinan subjektif. Ini artinya bahwa setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin.

“Penyebabnya karena individu menyamaratakan keinginan dengan kebutuhan. Misalkan rumah tangga saya itu punya anak sekolah, lansia pendapatan garis kemiskinannya idealnya Rp 3 juta, saya pendapatannya Rp 2,8 juta. Saya memiliki persepsi miskin karena pendapatan ideal saya harusnya Rp 3 juta,” terang Lydia.

Selain itu, hasil penelitian PKL Mahasiswa STIS menemukan jika kerentanan kemiskinan di Kabupaten Beltim mencapai 20,6 persen. Jika tidak ditangai secara serius maka akan ada orang miskin baru di Kabupaten Beltim.

“Itu angka RT rentan miskin artinya hampir miskin. Jika ada suatu gejolak, bencana, inflasi, masalah sosial, dan lain-lain maka mereka akan jatuh ke bawah garis kemiskinan,” ungkap Wahyu Setyo Mahasiswa STIS.

Namun di sisi baiknya hasil penelitan menyatakan Kesehatan dan Nutrisi Balita di Kabupaten Beltim secara umum sudah sangat baik. Ditambah mayoritas akses pendidikan sudah terakses dengan baik.
“Kemiskinan bukanlah angka statistik hanya belaka, bukan juga untuk dipublikasikan semata. Namun kemiskian adalah potret nyata yang butuh kepedulian kita semua,” kata Wahyu.

Terkait hasil penelitian tersebut, Wakil Bupati Beltim, Burhanuddin menganggap hal yang wajar. Menurutnya dalam situasi ekonomi global, regional dan nasional sedang lesu membuat masyarakat terpaksa harus berpikir cerdas.

“Semankin kita paksakan kan kondisi itu, tetap seperti inilah. Sekarang bagaimana kita lakukan untuk membuat inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Aan sapaan Burhanuddin.

Aan yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskianan Kabupaten Beltim melihat apa yang disampaikan oleh mahasiswa PKL STIS merupakan suatu dorongan bagi kinerja aparatur desa. Dalam rangka melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan kemampuan keuangan desa, memanfaatkan investasi di tingkat desa, menumbuhkan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi masyarakat, dan sektor-sektor yang berpotensi di masyarakat desa,” ujar Aan.

Sedangkan untuk Pemkab Beltim sendiri  harus mampu berintegrasi terkait penanganan segala permasalahan, baik permasalahan kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain.

“Selama inikan tidak terintegrasi. Masih ada ego sektoral yang dimunculkan oleh masing-masing OPD dalam menangani persoalan di masyarakat. Harus ada konektivitas antar OPD, fokus ke masalah-masalah kemiskinan,” tukasnya.

Penelitian STIS menghasilkan data yang lebih rinci hingga sampai ke tingkat desa. Setidaknya ada 7 isu kemiskinan yang diangkat, ketenagakerjaan masyarakat miskin, kerentanan kemiskinan, distribusi pendapatan, kemiskinan multi dimensi, kesehatan dan nutri balita, kemiskinan subjektif dan modal sosial, dan pendikan. (Jphp/@2!)