Dinas Pekerjaan Umum Diduga Sengaja Mengendapkan Dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai

Serdang Bedagai (Sumut), RN   Program pembangunan prasarana umum di Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi program agenda pelaksanaan fi...

Serdang Bedagai (Sumut), RN 

Program pembangunan prasarana umum di Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi program agenda pelaksanaan fisik sarana dan prasarana umum ditahun 2015 s/d tahun 2017 ternyata menuai permasalahan dugaan korupsi yang cukup besar.
    

Hal itu terjadi akibat kurang profesionalan oknum pejabat yang menjabat dibeberapa satuan perangkat daerah (SKPD), hingga pelaksanaan beberapa program fisik untuk pembangunan prasarana umum itu terlihat amburadul dan diduga telah merugikan keuangan daerah.
    

Begitu juga mengenai permasalahan dana anggaran APBD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2017 diduga sengaja diendapkan selama enam (6) bulan lamanya tidak di salurkan. Sehingga masyarakat merasa dirugikan atas penundaan pelaksanaan pembangunan fisik prasarana umum di lingkungan mereka masing-masing.
    

Seperti hal nya pembanunan jalan di Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul saat di infestigasi TIM RN atas pelaksanaan pembangunan Peningkatan Ruas Jalan di Dusun I dan IV Desa Bantan Kec. Dolok Masihul yang awal perencanaan nilai pagu anggarannya berkisar Rp 688.500.000 berubah besarannya menjadi Rp 699.217.000 yang mulai dilaksanakan di akhir bulan Agustus 2017 ini. Sementara masyarakat tau bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sudah mempublikasikan bahwa pekerjaan tersebut mestinya sudah mulai terlaksana di bulan Februari 2017.
    

Keterlambatan pelaksanaa pekerjaan proyek tersebut di akui oleh Kepala Dinas Kabupaten Serdang Bedagai (Suwanto) saat dikonfirmasi TIM RN dan menyatakan bahwa persentase pelaksanaan program pembangunan fisik sarana umum di Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak belum terlaksana sampai bulan september 2017 ini. Namun kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serdang Bedagai enggan menyebutkan alasan terkendalanya pelaksanaan proyek fisik tersebut.
    

Keadaan ini mestinya menjadi pertimbangan buat Bupati Serdang Bedagai “Soekirman” sebab penundaan atau dugaan pengendapan dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017 ini nantinya tidak menjadi opini yang mengarah pada dugaan kesengajaan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencoba meraup keuntungan atas bunga yang diduga sengaja diendapkan di salah satu Bank di daerah tersebut.
    

Sikap Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga sengaja melakukan penundaan atau diduga sengaja mengendapkan anggaran dana APBD tahun 2017 itu terkesan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Dimana pengendapan dana APBD tahun 2017 terkesan sudah mengorbankan kebutuhan masyarakat atas pembangunan sarana prasarana fisik yang seharusnya sudah dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. (SU1)