Terlalu Dana PKH Disunat Hingga 10 Persen dan Dijadikan Ajang Bancakan

Ketua Kelompok dituding Sebagai pelaku pungli...   Banten, RN. Program Keluarga Harapan (PKH)  merupakan salah satu program perlindu...

Ketua Kelompok dituding
Sebagai pelaku pungli...  

Banten, RN.
Program Keluarga Harapan (PKH)  merupakan salah satu program perlindungan sosial dari Kemensos Republik Indonesia, program ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan syarat tertentu. Program ini dimulai sejak 2007 hingga 2017 ini program masih berlanjut.

Seperti halnya didesa margasana kecamatan pagelaran kabupaten pandeglang banten. 

Belum lama ini diketahui ada 92 warga desa margasana telah menerima pencairan dari program PKH namun amat disayangkan adanya ulah oknum yang melakukan pungli hingga 10 persen dan diduga dijadikan ajang bancakan.

Dayat Manik (55 thn) Ketua RT 15  di kampung saringgit desa margasana hari sabtu 23 september 2017,  pada saat dirumahnya mengatakan kepada wartawan radar nusantara,  "Saya tidak melihat langsung  kejadian pungutan itu dan tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena saya tidak dilibatkan oleh pihak desa  namun saya tahu dari informasi  warganya pada saat memberikan Uang Rokok sebesar Rp. 50.000,_ buat saya titipan dari desa, bahwa 13 warganya sekira hari senin 18 september 2017  sepulang dari BRI  labuan berkumpul dikantor desa margasana dan disaat itulah uang PKH warganya dipotong sebesar Rp. 150.000/orang", ujarnya singkat.

Ditempat terpisah, Irianti pendamping PKH desa margasana kec pagelaran (24/9) menjelaskan, "Memang saya menginstruksikan kepada ketua kelompok dan anggota untuk kumpul dikantor desa margasana dalam rangka pencairan dana PKH di Bank Rakyat Indonesia namun yang kumpul hanya sebagian karena kelompok yang di ketuai Yati sudah melakukan pencairan duluan waktu senin 18 september 2017, yang menjadi inisiatif hingga terjadinya pungutan itu sebenarnya adalah Ketua kelompok dan uang  itu dikumpulkan dan dibagikan  sebagai ucapan terima kasih /kadeudeuh kepada pihak aparat desa dan pendamping  PKH  desa margasana dan ketua kelompoknya adalah Yati, Fikoh serta Ipah", ucapnya.

Uang hasil pungutan itu sudah diberikan oleh ketua kelompok  untuk PJS dan aparat desa margasana  lainnya  sebesar Rp. 3.000.000,_  untuk saya sebagai pendamping PKH  Rp. 3.000.000,_  untuk ketua kelompok masing-masing Rp. 1.000.000,_ sisanya untuk uang kas", tambahnya.

Sementara itu Penjabat Kepala Desa Margasana  Tarmin  menjelaskan via telepon genggam miliknya (24/9), "Bahwa benar saya selaku PJS Margasana dan uang dari ketua kelompok PKH  sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta) sudah diterima  oleh Sekertaris Desa yaitu Denkus Losa sekaligus sudah dibagikan kepada aparat desa yaitu RT dan RW", ucapnya jelas.

Menyikapi hal itu, Ipit Priyatna anggota LSM Aliansi Banten Menggugat (LSM ABM)  angkat bicara, PUNGLI itu jelas merugikan, saya berharap kedepan tidak ada lagi pungutan tersebut, penerima dana program PKH itu adalah warga yang tidak mampu, MASA TEGA tetap diminta atas bantuan yang didapat... ? 

INI TERLALU
SUNGGUH TERLALU...... 

"Kepala Dinsos kabupaten pandeglang harus berani mengeluarkan intruksi dan mengeluarkan edaran agar tidak terjadi hal serupa dan memberikan sangsi kepada oknum pendamping atau pihak yang berkaitan dengan program itu" ucapnya kesal. (Iwan RN)