Bantuan Dana P3-TGAI Pada P3A Diduga Sarat Pemotongan

Tasikmalaya, RN Baru baru ini kementrian pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) menggelontorkan dana bantuan untuk percepatan pengg...

Tasikmalaya, RN
Baru baru ini kementrian pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) menggelontorkan dana bantuan untuk percepatan penggunaan tata guna air (P3-TGAI) kepada perkumpulan petani pengguna air (P3A) sebesar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah (1,78 juta) perkelompok dengan lining sektor melalui Balai Besar wilayah Citanduy yang meliputi wilayah kab. Tasikmalaya, kab. Ciamis dan kabupaten lainnya dengan tujuan meningkatkan swasembada pangan di bawah pengawasan PUPR dan BBWS serta pengajuannya juga melalui BBWS langsung oleh P3A dengan sarat ketentuan berlaku yaitu sudah memiliki akta dari KEMENHUMKAM.

Pelaksanaan program P3A ini dilaksanakan secara swakelola langsung oleh kelompok petani pengguna air (P3A) untuk melalukan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan kebutuhan dan prinsip kemandirian yang didampingi oleh  konsultan dan TPM.

Namun disayangkan program ini diduga adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum yang mengaku dari beberapa  partai politik yang mengaku dan mengklaim bahwa program P3A adalah hasil usungan partai politik mereka alias aspirasi, dan sayah heran  padahal jelas ini program dari kementrian PUPR bukan aspirasi, saya juga langsung mengajukan sendiri tapi buktinya walau tidak diusung juga cair bahkan sekarang lagi di kerjakan, ungkap Endang kepala desa Mandalagiri kec Leuwisari, kab Tasikmalaya pada RN di kantor desanya 27/09/2017.

Tambah Endang yang juga menjadi ketua Apdesi wilayah kec Leuwisari mengatakan, "di wilayah saya juga ada satu desa yang di klaim salah satu partai sampai sekarang belum tau bagaimana nasibnya itu bantuan tau dicairkan atau gimana," ungkapnya.

Salah satu desa di wilayah kec. Cibalong kab. Tasikmalaya yang ditemui RN di kantornya merasa sakit hati oleh salah satu partai politik, "ketika dana cair langsung datang ke kelompok dan meminta uang awalnya dana harus dibagi dua (belah semangka) karena mengaku usungan mereka, dengan terus negosiasi dengan berbagai alasan bagaimana pengalokasian jadinya kalau dana di bagi dua kata kami kepada yang mengaku utusan salah satu partai dan akhirnya di kasih oleh kelompok disaksikan oleh saya sebagai kepala desa  21 juta, saya merasa sakit hati karena saya yang mengajukan sendiri bolak balik ke procit BBWS banjar, tidak ada komitmen dengan partai mana  pun dari awal juga eh eh tiba tiba dana cair disikat," ungkapnya pada RN dengan nada kesal.

Wakil ketua dewan kab Tasikmalaya yang ditemui RN 9/10/2O17 dirumahnya, terkait semua program pemerintah merupakan hasil musyawarah mufakat wakil rakyat dengan pemerintah kementrian terkait dan sah sah saja mengajukan mengusung  daerah pemilihannya sesuai aturan yang berlaku asal jangan masuk dalam teknis pelaksanaan pengalokasian pembangunan  karena ada dinas terkait yang kompeten BBWS, "terkait pemotongan dana ya itu jelas tidak boleh," pungkasnya kepada RN karena dikejar waktu mau rapat dewan, katanya. EFIN