Kelurahan Dabo “KERJASAMA DENGAN BPN”

Lingga (Dabo Singkep), RN Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengajukan pembu...

Lingga (Dabo Singkep), RN

Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengajukan pembuatan sertifikat kepemilikan tanah gratis 1000 bidang (persil) bagi Kepala Keluarga (KK) warga Kelurahan Dabo. Kegiatan pembuatan sertifikat tersebut, akan dilakukan tahun 2018.

Lurah Dabo, Agustiar, mengatakan, "kita melakukan kerjasama dengan BPN dalam mengajukan untuk pembuatan 1000 Sertifikat kepemilikan tanah untuk warga Kelurahan Dabo. Kita harapkan, pengajuan ini direspon baik oleh BPN."

"Tujuan kita mengajukan pembuatan sertifikat ini, kata Agus, berawal dari untuk pemetaan tanah sekaligus untuk pemetaan PBB. Dengan adanya sertifikat, datanya akurat, PAD dapat kita tingkatkan," ujarnya.

“Jika ada data ril, yang Rp 10 ribu bisa menjadi 20 ribu. Selain itu, kami dapat data bes. Diharapkan 2018 ini, dapat terpenuhi 1000 persil tersebut,” ungkapnya, kepada AWAK MEDIA diruang kerjanya."

Pada tahun 2019 nanti, lanjut Agus, juga masih ada program sertifikat tanah ini, tapi apakah masih untuk Kelurahan Dabo, Kelurahan Sungai Lumpur dan Kelurahan Dabo Lama atau desa-desa yang lain, kita belum mengetahuinya. Dalam hal ini, kita hanya berusaha untuk mendapatkan kegiatan pembuatan sertifikat untuk masyarakat.

Agus menjelaskan, dalam pengajuan untuk pembuatan sertifikat tanah ini, kita tidak memilah-milah, apakah dari kalangan yang tidak mampu atau dari kalangan yang mampu. Yang jelas, pembuatan sertifikat ini adalah gratis tidak dipungut biaya apapun.

Tambah Agus, dalam mengajukan untuk pembuatan sertifikat tanah ini, yang harus disiapkan warga adalah, materai 8 lembar, fotocopy KTP rangkap 4, fotocopy KTP sempadan, fotocopy surat tanah apakah alasahak, sporadik, fotocopy PBB jika di PBB tersebut namanya belum berubah, kita masih memakai PBB itu, namun jika PBB nya sudah berpindah tangan dan PBB masih ada nama orang pertama, PBB tersebut harus direvisi dahulu.

Selain itu, sebelum petugas dari BPN turun, masyarakat diwajibkan untuk memasang patok semen dibatas tanah mereka. Jika patok semen ini tidak dipasang, kita akan mengabaikan untuk pengukuran tanahnya, karena dianggap tidak mau bekerjasama. Semua persyaratan yang disebutkan dibuat dan diisi didalam satu map dilaporkan kepada RT/RW. Nantinya, RT/RW yang akan mengantarkannya ke Kantor Lurah, karena kami tidak melayani pengurusannya secara individu.

“Kita mau masyarakat yang proaktif, kita telah bekerjasama dan MoU dengan BPN, namun jika masyarakat kita tidak mempedulikannya akan kita abaikan,” pungkasnya. (R.AG)